Ampuan Situmeang: KEK Juga Belum Ada Jaminan

Ampuan Situmeang

Batamupdate.com

Masa transformasi Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam menjadi KEK memantik polemik  panas di Batam.

Sebelumnya, 15 asosiasi pengusaha melalui Kadin (Kamar Dagang dan Industri) Provinsi Kepri menolak diberlakukan KEK pun sudah menyurati Presiden Jokowi.

Sejauh ini belum ada sikap final dari pemerintah memberlakukan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). FTZ itu sendiri masa lakunya 70 tahun, sejauh ini baru berjalan 9 tahun, mulai tahun 2009 lalu.

Menyikapi “gonjang-ganjing” antara FTZ dan KEK, Batamupdate.com mewawancarai Ampuan Situmeang, SH, MH.

Di tengah waktunya yang sangat sibuk, Selasa (8/5/2018), Advokat ternama ini masih meluangkan waktunya menjawab beberapa pertanyaan melalui WhatsApp;

Tanya: Bagaimana pandangan Bapak sebagai Praktisi Hukum, atas keberatan para pengusaha soal transformasi FTZ ke KEK? Apa dampaknya bagi pengusaha bila KEK diberlakukan?

Jawab: Penetapan KPBPB Batam (FTZ) adalah melaui PP 46/2007, nanti juga menetapkan KEK pasti dengan PP ( Peraturan Pemerintah) juga, artinya Peraturan itu adalah Kewenangan Pemerintah dalam menerbitkannya.

Yang dilakukan oleh pengusaha, bukan soal setuju atau tidak setuju.  Namun mengkritisi, apakah kewenangan menetapkan kebijakan menjadi KEK pada titik tertentu saja, dan apakah itu akan dapat menyelesaikan persoalan meresotnya pertumbuhan ekonomi di Batam, atau malah menambah carut-marut tumpang tindihnya kewenangan pemerintahan di Batam.

Hal ini yang perlu di jelaskan oleh  Pemerintah Pusat, supaya tidak berwacana tanpa kajian yang komprehensif. Saya hanya dapat menjelaskan dampak hukum adminitrasi negaranya saja. Soal untung atau rugi bukan bidang saya menguraikannya. Tapi, yang jelas dampak hukum administrasinya, justru tidak menyelesaikan permasalahan hukum yang selama ini tidak kunjung dapat di selesaikan yaitu tumpang tindih kewenangan Pembangunan di Batam.

Tanya: Soal lembaga, bagaimana kelembagaan KEK, apakah tidak akan berbenturan dengan lembaga yang sudah ada sekarang? (BP Batam dan Pemko Batam)

Jawab: Sekarang saja sudah sering kita di pertontonkan bagaimana kegaduhan yang terus menerus, dan tidak ada akhir penyelesaiannya.

BP Batam tunduk pada Rezim UU 36/2000 jo 44 /2007 jo PP 46/2007 jo PP 5/2011 jo PP 6/2011 jo PP 10/2012. Ini semua membedakan FTZ (KPBPB di Batam) dengan yang ada di luar Batam, seperti FTZ Karimun, FTZ Sabang di Aceh, dan FTZ di Bintan, beda sama sekali.

Mengapa Beda…? karena semua lahan yang ada di Batam dan sarana yang dibangun OB dulu adalah aset Pusat, bukan aset Pemda (Pemerintah Daerah). Pemda dalam hal ini Pemko berada di dalam kawasan. Kalau di Sabang, Karimun dan Bintan, terbalik.

Tanya: Kalau lah KEK diterapkan, bagimana pertanggungjawaban UWTO yang sudah dibayarkan jika wilayahnya di KEK kan?

Jawab: KEK itu sistem pemerintah pusat dalam memberikan fasilitas ekonomi, seperti kemudahan fiskal dan lainnya.

Sepanjang HPL (Hak Pengelolaan Lahan) nya tetap di pegang oleh BP Batam maka UWT (Uang Wajib Tahunan) BP Batam tidak mungkin jadi tidak dipungut. Tetap dipungut.

Maka ini yang harus jelas sebelumnya, kalau itu semua tetap, maka soal peningkatan fasilitas bisa saja di tambahkan kepada FTZ, kenapa harus merubahnya menjadi KEK hanya pada titik tertentu ( Enclave), atau kenapa tidak menyeluruh saja sekalian di rubah menjadi KEK. Kenapa di luar KEK tetap di pertahankan FTZ. Apa maksud dan tujuannya juga belum jelas.

Tanya: Apakah ada referensi di tempat lain, mana yang lebih mumpuni meneruskan FTZ atau memberlakukan KEK?

Jawab: Di Batam sudah pernah diterapkan KEK sistem Bonded Zone dll, tapi semua pada saat itu sepakat bahwa FTZ lah yang lebih pas di Batam karena menyeluruh. Di Indonesia ini mana ada contoh yang berhasil mendongkrak perekonomian daerah. Belum ada itu, apalagi kalau pembiayaan pembangunannya dari APBD, sulit dalam perjalannya.

Tanya: Apa solusi terbaik buat Batam, apakah harus di berlakukan KEK? Sementara FTZ masa berlakunya 70 tahun, setengah jalan pun belum peraturan mau berubah,pengusaha bingung.

Jawab: Pasal 6 UU 36 Tahun 2000 umur FTZ adalah 70 tahun, sedangkan KEK harus dilaksanakan 3 tahun sejak di tetapkan, dan akan di evaluasi setiap 2 tahun, apakah di teruskan atau tidak. Artinya tidak mengandung kepastian berusaha di dalam KEK.
Kalau FTZ wilayahnya yang diberi fasilitas bebas PPN, PPnBM, dan Cukai, sedangkan KEK pengusaha yang memohonkan yang diberi fasilitas.

Tanya: Bagaimana pandangan hukumnya, seorang Gubernur Kepri merekomendasikan  Wali Kota Batam  ke Presiden menjadi Ex-officio Kepala BP Batam? (Copyan Surat dari Gubernur Kepri dalam mempercepat proses Transformasi FTZ ke KEK)

Sementara Gubernur itukan anggota Dewan Kawasan,apakah surat Gubernur itu salah alamat?

Jawab: Yah, namanya juga usulan. Di kantor Kepresidenan itu banyak pakar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, tinggal ditelaah saja apakah permohonan itu sesuai dengan hukum tata negara dan atau hukum administrasi negara atau tidak, negara kita ini kan Negara Hukum, semua harus sesuai dengan aturan hukum, baru bisa di laksanakan.

Tanya: Jadi menurut pandangan Bapak selaku praktisi hukum, apakah permintaan itu akan di tolak?

Jawab: Nah, yang ini bukan saya yang pas menjawabnya harusnya sekretariat Negara, atau Kantor Kepresidenan yang berwenang menolak dan atau mengabulkan. Namun saya bisa menganalisa posisi Gubernur sebagai anggota DKPBPB Batam seharusnya surat itu ditujukan kepada ketua DKPBPB Batam dalam hal ini Menko Perekonomian. Sebab yang menjadi anggota itu bukan pribadi melainkan Instansi Gubernurnya. Supaya di bahas dulu di lembaga DKPBPB baru kemudian Lembaga DKPBPB yang menyurati Presiden, etikanya begitu seharusnya. (Om)

Bagikan

Post Comment