Copyan Surat ke Jokowi Beredar Luas, Mestinya Nurdin tidak Bungkam

Copyan yang beredar, surat Gubernur Kepri ke Presiden Jokowi (Foto:ist/batamupdate.com)

Oleh Omrad

Heboh soal beredarnya copyan surat mengatasnamakan Gubernur Kepri Nurdin Basirun ke Presiden Jokowi.

Surat dengan No.120/0586/SET, tertanggal 20 April 2018, perihal Percepatan Transformasi KPBPB Transformasi ke KEK.

Surat berlogo, berstempel dan bertandatangan “Gubernur Kepri Nurdin Basirun” itu mirip sebagaimana surat Gubernur biasanya.

Sementara yang membuat heboh adalah salah satu poin dari surat itu. Nurdin Basirun meminta agar Jokowi menunjuk Wali Kota Batam Muhammad Rudi sebagai ex-officio Kepala BP Batam.

Aneh memang kalau benar keabsahan surat itu. Aneh karena surat itu blunder. Apalagi ditengah gonjang-ganjing keberadaan BP Kawasan yang digiring bertransformasi dari FTZ ke KEK.

Blunder karena kalau pihak Istana cermat akan mekanisme satu surat dan ini kemungkinan bisa membuat Jokowi tersinggung. Nurdin seolah mensejajarkan diri dengan Jokowi, misalnya.

Spekulasi pun bermunculan atas beredarnya copyan surat itu. Tak kurang dari Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyebut surat itu prematur.

Kalau surat itu sah dari Nudin Basirun, banyak pihak mengatakan itu satu keteledoran. Surat itu salah alamat.

Terlepas dari kodrat manusia yang tak luput dari kesalahan, aneh juga memang kalau surat seorang Gubernur sampai salah alamat.

Sesuai hirarki struktur vertikal di pemerintahan, surat itu seyogianya ditujukan ke Ketua Dewan Nasional Darmin Nasution yang sekaligus juga sebagai Menko Perekonomian.

Di Dewan Nasional Kawasan, Ketuanya adalah Darmin. Kapasitas Gubernur Kepri di sana adalah sebagai anggota.
Bila Nurdin menggunakan jabatan Gubernurnya sebagai pengirim surat ke Jokowi, hal itu juga tidak etis karena secara hirarki, harusnya melalui Mendagri.

Nah, spekulasi yang berkembang sekarang ditengah publik menjadi liar. Ada yang mengaitkan, upaya menggiring Rudi masuk ke BP Kawasan satu manuver “politik kekuasaan”.

Baik Nurdin maupun Rudi berada di partai yang sama. Sehingga manuver seperti itu dianggap satu sekenario politik terstruktur.

Artinya, bisa jadi semua lembaga pemerintahan di sini dan simpul-simpul kekuasaannya didominasi oleh partai tertentu. Asumsi seperti ini pun menjadi rahasia umum.

Foto:ist/batamupdate.com

Meski heboh dan mengundang polemik soal isi surat itu, tapi hingga sekarang, belum banyak yang mengetahui soal keabsahan surat itu.

Nurdin pun tampaknya masih bungkam seribu bahasa. Belum ada satu pernyataan formal dari Nurdin menjawab isu-isu yang berkembang seputar itu.

Bungkamnya Nurdin sesungguhnya tidak baik dalam membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakatnya di era keterbukaan sekarang.

Bukan itu saja, cara pembiaran isu yang semakin tak terarah di tengah publik adalah satu kesalahan besar dari sikap seorang pamong dan tidak mendidik.

Sehingga alangkah baik, bila Nurdin menjelaskan seterang-terangnya kepada masyarakat Kepri.***

Bagikan

Post Comment