Kapolda Kepri “Bermain” Di Balik Deklarasi #2019GantiPresiden?

Foto: google.com/politiktoday.com

Oleh Emgeen

Acara deklarasi #2019GantiPresiden berbuntut panjang. Bukan saja hanya Neno Warisman yang sempat dihalau sekelompok orang di Bandara Hang Nadim di Batam, Sabtu malam (29/7).

Tapi “perang” antara yang pro dan anti Jokowi sudah menggiring para petinggi daerah ini masuk ke arena “pertempuran” sengit.

Suryo Respationo Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau, kini, menghujat Kapolda Kepulauan Riau Irjen Didid Widjanardi dan Kapolresta Barelang Kombes Hengki.

Tokoh masyarakat Kepri ini berang dan menuduh sikap Didid dan Hengki yang dengan sengaja membiarkan mulusnya deklarasi #2019GantiPresiden.

Padahal keputusan atau perintah pihak Polda Kepri, kemarin malam, bahwa acara deklarasi ditiadakan. Pernyataan itu disampaikan Hengki di hadapan yang pro dan kontra. Keputusan ini sebagai solusi menghindari terjadinya “konflik” yang lebih meluas dan bersiko diantara kelompok yang pro-kontra.

Tapi apa yang terjadi Minggu pagi itu, faktanya lain. Deklarasi yang dihadiri Neno Warisman itu ternyata tetap berjalan tanpa hambatan. Pun dilakukan di dataran Mesjid Raya di Batam Center.

Hal itulah yang membuat Suryo, pendukung Jokowi ini, berang. Apalagi ketika Suryo bersama Dwi Ria Latifa anggota DPR RI Komisi III, Nuryanto yang ketua DPRD Kota Batam dan Jumaga Nadeak yang Ketua DPRD Kepri beserta rombongannya dihadang anggota polisi sewaktu merangsek ke Masjid di sana , Minggu(29/7) pagi. Para petinggi Kepri ini seolah tak dianggap.

Itu pulalah yang membuat Suryo makin marah. Di satu pihak kelompok deklarasi bisa masuk ke Masjid melakukan acara, sementara robongan Suryo, dihadang.

Suryo pun ‘mengutuk’ sikap Didid dan Hengki yang dianggap sengaja membiarkan massa deklarasi #2019GantiPresiden. Tadi pagi di tempat acara deklarasi, Suryo sampai bereteriak mencari Kapolda dan Kapolresta yang tidak berada di dataran halaman Mesjid.

Alasan kuat Suryo ‘mengutuk’ kedua pejabat keamanan kepolisian Kepri ini, selain deklarasi melanggar perintah Kapolda dan Kapolres, acara yang dituding berbau SARA ini dilaksanakan di dataran Mesjid di Batam Center.

“Ini acara politik praktis dilaksanakan di kawasan mesjid. ini milik semua umat Islam,” kata Suryo.

Oleh karena itulah, baik Anggota DPR RI Dwi Ria Latifa yang membidangi hukum ini, maupun  Suryo meminta Kapolri Tito Karnavian dengan segera memeriksa Didid Widjanardi dan Hengki serta mencopotnya dari jabatan sebagai Kapolda Kepri dan Kapolresta Barelang.

Permintaan pencopotan kedua petinggi kepolisian Kepri ini memang masih sebatas lisan. Dimuat di media. Belum kita dengar apakah sudah dilaporkan langsung kepada Kapolri lewat jaringan Jakarta partai PDI P, pemenang pemilu 2014 ini.

Akankah tekanan kubu ProJokowi mampu “melucuti” keberadaan Kapolda dan Kapolres yang dianggap memihak kelompok #2019GantiPresiden?

Atau apakah ini satu pertanda bahwa ditubuh aparat keamanan juga telah ada yang pro dan kontra Jokowi? Hanya para petinggi kepolisian yang sedang ‘dikutuk’ itulah yang bisa menjawabnya.

Pertanyaan ini pun hanya pas dilontarkan bila dugaan kelompok Suryo benar bahwa aparat keamanan dengan sengaja membiarkan deklarasi #2019GantiPresiden. Kalau tidak, kedua petinggi kepolisian Kepri ini harus segera membeber apa yang sebenarnya terjadi, agar publik tahu apa yang terjadi sebenarnya.***

Bagikan

One Comment - Write a Comment

  1. Saya pikir Kapolda dan juga Kapolres harus jujur atas apa yg terjadi hari minggu pagi Di Masjid Raya Engku Putri, Dan kejadian tadi pagi sudah menimbulkan keresahan ditenggah -tengah masyarakat takut kejadian seperti apa yg kita saksikan di DKI JAKARTA tahun2 lalu. Ini jelas suatu kejadian Yg buruh, dimana tempat Ibadah dilarang untuk dijadikan tempat Politik praktis.
    Saya setuju untuk dicopot kedua patinggi Polisi di Batam Dan Kepri tsb.

    Reply

Post Comment