Kursi Wagub Kepri Isdianto Tak Tergoyahkan

Akankah PKB Upaya Banding?

Sumber: Foto Viral WAG

Batam, Batamupdate.com

Posisi kursi Wakil Gubernur Provinsi Kepri agaknya tak tergoyahkan. Ibarat sudah dipaku mati.

Hal itu terjadi setelah palu godam Ketua Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang Nurfatimah SH diketok pada persidangan, Senin (16/4) di PTUN Tanjungpinang, Batam. Agenda sidang pembacaan putusan perkara gugatan terhadap SK Ketua DPRD Kepri dan Isdianto.

Tok, tok, tok, bunyi palu hakim.
Pertanda penolakan atas gugatan penganuliran keberadaan Isdianto.

Sekitar empat bulan lalu baik pencalonan maupun penetapan keterpilihan Isdianto lewat paripurna DPRD Kepri disoal berbagai elemen masyarakat Kepri.

Dua lembaga rakyat maju secara formal mengajukan gugatan hukum ketatanegaraan ke PTUN.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LIRA Kepri satu dari dua penggugat melayangkan gugatan atas Surat Keputusan (SK) Ketua DPRD Kepri Nomor 36 Tahun 2017. SK tentang penetapan Isdianto sebagai CALON Tetap Wagub Kepri. Sisa masa jabatan 2016-2021.

Gugatan DPW LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu tertanggal 5 Desember 2017 dengan Nomor gugatan 27/G/2017/PTUN.TPI.

Mereka berpendapat bahwa pencalonan Isdianto sebagai calon tunggal cacat hukum. Cacat hukum karena disebut melanggar UU No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pokok materi yang digugat, yakni soal calon yang seharusnya melebihi satu orang.

Proses persidangan gugatanya memakan waktu 132 hari. Majelis Hakim PTUN  di Sekupang Batam memutuskan menyatakan tak dapat menerima gugatan penggugat.

DPW LIRA—dalam amar putusan itu disebut— tidak memiliki “legal standing” atau tidak punya kedudukan hukum langsung sebagai penggugat dalam perkara itu.

Putusan ini menurut pengacara tergugat Nikson Situmorang SH, secara yuridis, sudah  berkekuatan hukum tetap alias inkrah. Dia diminta komentarnya lewat chatt WA, Senin (16/4) tak lama pasca penetapan pengadilan itu.

Hampir bersamaan gugatan datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili: Drs. Abdul Basyid Ketua DPW PKB Kepri, Muhamed Mulyadi, Izul Fadili.

Ketiga orang PKB ini mendaftarkan gugatan di PTUN yang sama dengan nomor perkara 28/G/2017/PTUN.TPI tanggal 12 Desember 2017.

Isi gugatannya, para penggugat meminta PTUN Tanjungpinang untuk menyatakan batal SK Ketua DPRD Kepri nomor 41 tahun 2017, bertanggal 7 Desember 2017. SK dimaksud adalah PENETAPAN Isdianto sebagai Wagub Kepri sisa masa jabatan 2016-2021.

Materi pokok gugatan inipun tetap mengacu dengan UU No 12 Tahun 2008, khususnya pada pasal 26 ayat 4 ‘Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dan masa jabatannya masih tersisa 18 (delapan belas) bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonya terpilih dalam pemilihan kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD’.
Ini juga soal sah tidaknya penetapan Isdianto menjadi wagub.

Dalam pembacaan putusan terhadap gugatan ini, Majelis Hakim PTUN Tanjungpinang pun menolak gugatan penggugat.

“Menolak permohonan penundanaan surat keputusan penetapan Isdianto” kata Nurfatimah.

Nikson yang salahsatu dari tim kuasa hukum tergugat (Ketua DPRD Kepri dan Isdianto), menyambut baik putusan pengadilan itu.

“Dalam eksepsi yang kami ajukan, Majelis Hakim mengabulkan nya” ucap Nikson kepada Batamupdate.com. “Artinya majelis Hakim berpendapat sama dengan kuasa hukum tergugat”sambung Nikson.

Menjawab Batamupdate.com pengacara nyentrik dengan model rambut dikucir ini mengatakan: “Kalau nomor 27 putusannya Inkrah. Gugatan  nomor 28 dari PKB masih mempunyai hak banding” tulis Nikson dalam pesan WhatsApp.

Demikian juga Edward Arfa SH yang juga dari tim pengacara tergugat mengatakan: “terhadap objek yang dirugikan, dan seperti apa kerugiannya juga tidak dapat dibuktikan penggugat.” Penjelasan yang dikutip dari Batamtoday.com

Belum didapat keterangan resmi dari pihak PKB apakah akan melakukan upaya banding atau tidak.

Sepeninggal Muhammad Sani

Sebagaimana perkara ini bergulir. Bermula dari kekosongan Wagub Kepri selama hampir 2 tahun (tahun 2016 ke tahun 2018). Itu semenjak H Muhammad Sani berpulang keharibaan.

Sebelum berpulang, Muhammad Sani menjabat Gubernur Provinsi Kepri masa jabatan tahun 2016-2021 yang berpasangan dengan wakilnya Nurdin Basirun.

Sepeninggal Muhammad Sani, wakilnya Nurdin dilantik Presiden Jokowi menjadi Gubernur Provinsi Kepri Defenitif, di Istana Negara (Rabu,25/5/2016).

Selama kurun waktu dua tahun jabatan wakil gubernur di sini lowong. Itu terjadi karena tidak akurnya diplomasi politik antara Nurdin dengan pihak DPRD Provinsi Kepri.

Selama kurun waktu itu pulalah proses pengajuan calon wakil gubernur mundur- maju. Ibarat digoreng di dalam kuali dan nyaris gosong.

Setelah memakan waktu lama, satu paripurna Legislatif Provinsi Kepri hasil pemekaran dari Propinsi Riau akhirnya memproses penetapan pengisian jabatan wagub ini. Dan itu tadi: pilihan jatuh kepada Isdianto.

Nah, atas penetapan inilah yang disoal ramai ramai oleh publik yang keberatan.

Bukan saja hanya gugatan ke PTUN yang harus dihadapi Isdianto atas penetapannya. Namun SK Ketua DPRD Kepri No 41 tahun 2017 yang diajukan ke Mendagri Cahyo Kumolo juga dipersoalkan.

Sehingga atas pengajuan DPRD Kepri ke Mendagri penetapannya molor terus karena banyak elemen masyarakat menyurati Mendagri lewat kantor kementerian.

Isdianto pun sempat gusar dan galau. Wanti-wanti penetapannya jangan-jangan dianulir.

Apalagi sebelum pencalonannya, adik kandung Muhammad Sani itu itupun harus terlebih dulu mundur sebagai Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Kepri. Syarat mutlak untuk pencalonannya.

Namun kemudian setelah empat bulan dalam kegusaran, SK Mendagri pun keluar. Isdianto sah sebagai Wagub Kepri.

Meski masih dibalut gugatan perkara hukum, Isdianto yang disokong PDI Perjuangan–partai pemenang di Kepri–pun akhirnya sumringah. Presiden Joko Widodo melantiknya juga di Istana Negara 27 Maret 2018 lalu.

Puncak penabalannya di Istana itu seolah menepis gugatan yang tersisa. Pun bila ada upaya banding nanti.(om)***

Bagikan

Post Comment