Mahasiswa Menggugat di PTUN Empat Kali Universitas Putera Batam (UPB) Keok

Bermasalah Dengan Hukum Rektor UPB Selalu Kalah

Batamupdate.com. PTUN Tanjung Pinang-Batam. Sidang lanjutan gugatan tujuh mahasiswa Universitas Putera Batam (UPB) terhadap SK Rektor UPB kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang di Sekupang, Batam, Rabu (28/10).
Joni saat mendengarkan putusan di PTUN Tanjung Pinang-Batam
Joni saat mendengarkan putusan di PTUN Tanjung Pinang-Batam
Sidang dengan agenda pembacaan putusan ini dipimpin oleh Ketua Majelis Fildy, SH berserta dua hakim anggota, masing-masing Dedi W Gamadi SH dan Putri Sukmiani SH. Dalam putusannya, majelis hakim mengabulkan semua gugatan penggugat. Majelis juga membatalkan SK Rektor UPB tentang Drop Out (DO) kepada Joni. Mewajibkan tergugat (Rektor UPB) mencabut SK DO.

“Menimbang dan memutus, bahwa dalil-dalil yang telah diberikan oleh tergugat tidak berdasarkan hukum. Sehingga SK skorsing yang dijatuhkan oleh tergugat yaitu Rektor UPB Nur Elfi Husda S.Kom.M.SI adalah tidak sah. Pembelaan atau banding dari pihak UPB bisa dilayangkan 14 hari terhitung sejak dibacakannya putusan,” ujar Ketua Majelis Hakim Fildy SH.

Sidang pembacaan putusan di ruang sidang utama ini dihadiri langsung oleh mahasiswa UPB yang di DO, yaitu Joni salah seorang mahasiswa program studi Teknik Informatika di UPB Tembesi.

Sementara dari pihak tergugat, Rektor UPB maupun kuasa hukumnya tidak satupun yang hadir.

“Kemarin sidang sebelumnya mereka juga tidak hadir. Mungkin mereka menganggap sepele permasalahan ini dan juga tidak menghargai panggilan yang di lakukan oleh pengadilan”, ujar Joni.

Ia mengaku sangat bersyukur atas putusan yang dibacakan majelis hakim tersebut. Menurutnya, putusan itu sangat adil. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa di kampus adalah mengenai hak asasi manusia yaitu hak untuk menyampaikan aspirasi yang diatur dan dilindungi oleh undang-undang . Tapi di UPB justru kami di intimidasi dengan cara menjatuhkan skorsing dan Drop Out (DO). Joni juga mengatakan bahwa gugatan ini yg terakhir yang pada putusannya memenangkan mahasiswa UPB. Sementara sebelumnya ada tiga putusan yang sudah menang di PTUN yaitu gugatan pertama terhadap SK Rektor UPB mengenai skorsing terhadap Manusun Rajagukguk, Omrad Nainggolan, Donal Mangatas Togatorop, Jhon Ricardo Sihombing. Gugatan kedua terhadap SK Rektor UPB mengenai DO terhadap Rahmat Hidayat Zulkarnain. Gugatan ketiga terhadap SK Rektor UPB mengenai sanksi skorsing terhadap Jufriyanto dan gugatan ini yang keempat. “Seluruh putusan dimenangkan oleh mahasiswa, jadi sudah empat kali Rektor UPB kalah di PTUN, ujarnya sambil tersenyum puas.
Joni berpendapat bahwa apa yang mereka minta adalah hal yang sangat normatif, tuntutan tersebut terdiri atas beberapa point yaitu :
1. Kami menuntut untuk dikibarkannya Bendera Merah Putih di Universitas Putera Bata. Ditambahkannya apa yang dilakukan oleh pihak UPB sangat tidak mendukung program pemerintah untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air kepada pemuda/I. Hal ini di tandai dengan statement yang di keluarkan oleh salah seorang yang mengklaim dirinya sebagai Ketua Yayasan Komputer Batam yang menaungi UPB bernama Tony Wangdra dengan mengatakan ” tidak ada kewajiban bagi institusi pendidikan swasta untuk mengibarkan bendera merah putih”.
2. Kembalikan hak-hak dosen yaitu : penilaian terhadap mahasiswa/i harus dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah, soal-soal ujian harus dosen pengampu yang membuat(bukan sistem komputerisasi yang tidak jelas arah dan tujuannya agar sesuai dengan peraraturan pemerintah.
3. Hapus denda keterlambatan pembayaran biaya operasional pendidikan (BOP) yang di kutip tiap semester yang dimana bila telat membayar satu detik pun dikenakan denda Rp 1.000.000.,00.
4. Kami juga meminta tolerensi dari pihak rektorat kepada mahasiswa/i yang sedang mengalami kemalangan ( dukacita ) dan yang mengalami penyakit yang cukup serius untuk diberikan toleransi atau kompensasi dengan cara tidak membebani dengan sanksi-sanksi admisnistrasi atau pun denda (termasuk segala bentuk peraturan yang dapat merugikan mahasiswa/i tersebut).

Kami merasa bahwa apa yang kami minta tersebut merupakan hal-hal yang masih bersifat normatif demi meningkatkan kualitas dan kemajuan UPB kedepannya. Satu universitas harus menjalin kerjasama dengan seluruh civitas akademika sehingga baik itu mahasiswa/i ataupun para alumni dengan sendirinya dapat menjadi sarana untuk mempromosikan kampus dengan sejumlah kualitas yang dimiliki kampus tersebut. Tapi apa yang kami dapatkan justru sebaliknya. ” Kami dianggap sebagai musuh yang harus di bungkam oleh pihak rektorat dengan cara pemberian sanksi skorsing dan Drop Out,” kata Joni kepada batamupdate.com.
Ditempat yang sama saat ditemui oleh batamupdate.com Donald Mangatas Togatorop mengatakan bahwa dunia pendidikan di Batam sudah sangat memprihatinkan. Dia berharap pihak Kopertis Wilayah X dan Kementerian Pendidikan Tinggi (kemendikti) untuk segera melakukan evaluasi dan audit yang mendalam agar tidak banyak korban kedepan nya,. Dikatakan Donald permasalahan ini sudah dilaporkan langsung ke Kemendikti di jakarta dan ke Kopertis X Padang, tapi sampai sekarang tidak ada respon yang baik untuk menyelidiki apa yang di sampaikan mahasiswa mengenai UPB. Dia berharap agar pemerintah dapat bertindak dengan cepat dan tegas demi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.(om)‎

Bagikan

One Comment - Write a Comment

  1. Bacot kali si Joni ini, udalah salah sendiri masih salahin UPB. Lempar batu sembunyi tangan. Ini yang namanya “mahasiswa” ? Dailybatam.com juga percaya aja sama apa yang dia katakan. Gak wawancara pihak UPB nya dulu? Orang orang seperti kalian lah yg benar benar memprihatinkan

    Reply

Post Comment