Mempertanyakan Posisi Kepala BP Kawasan Batam Lukita Dinarsyah di KEK

Oleh OMRAD

Foto:Acikepri.com

Dalam suasana demam film “Avengers: infinity War” garapan Marvel Studios,  masalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam juga tak kalah hangat polemiknya sekarang.

Apalagi setelah membaca pernyataan  teranyar Kepala BP Kawasan Lukita Dinarsyah Tuwo di salah satu media cetak, pagi ini. Percepatan transformasi FTZ ke KEK.

Sebelum ke soal status Lukita di Lembaga KEK, dibahas dulu soal polemik yang mencuat tentang transformasi FTZ ke KEK.

Berkaca dari pernyataan beberapa pihak yang dimuat di media itu, terlihat sikap antara kegamangan dalam ketidakpahaman diberbagai pihak soal KEK itu.

Ditengah kondisi ekonomi Batam yang terpuruk dengan fasilitas FTZ, teori KEK menjadi isu yang bergulir terus, seolah obat mujarab—menjadi solusi.

Pemerintah menjanjikan tidak hanya sekadar solusi tapi menjadi “lompatan  salto” ekonomi kawasan ini. Dalam UU KEK disebut banyak muatan insentif yang menggiurkan para investor.

Bila demikian ‘future’nya, mengapa pihak Kadin Kepri jadi gamang. Apakah para anggota Kadin yang nota bene para pakar usahawan mitra pemerintah RI itu belum memahami tujuan KEK itu sendiri. Atau jangan-jangan ada muatan politik di dalamnya?

Sebagaimana sikap Kadin Kepri yang menaungi 15 Asosiasi Pengusaha di sini menyatakan sikap menolak transformasi FTZ ke KEK.

Mereka menyebut dengan kebijakan KEK, pengusaha di luar KEK atau enclave akan dirugikan. Padahal dalam wacana yang bergulir selama ini, suara sumbang itu tak pernah kedengaran.

KEK Bebaskan UWTO?

Ada lagi hal yang menggelitik ketika kemungkinan ketidakpahaman di lain pihak akan KEK itu, lalu seolah mulai tergiring atau digiring ke ranah politik.

Ini terlihat ketika Forum Komunikasi RT/RW (FKTW) se Kota Batam tiba-tiba memihak KEK.

Entah gemuruh dari mana datang, mereka nimbrung mengurusi ekonomi makro negeri ini. Mereka bukannya mengurus KTP El warga yang masih bermasalah atau urusan administrasi warga yang sering dikeluhkan.

Ketua FKTW Rushadi Wijaya menyatakan bahwa KEK harga mati. Ini pernyataan yang tak dapat ditawar-tawar seolah-olah “penobatan” KEK atau tidak—ditentukan oleh dukungan politik berbasis massa.

Ini juga akan mengingatkan kita kepada sejarah lahirnya FTZ sekarang. Agar belajar dan hati-hati dari kejadian masa lalu. FTZ yang lahir dan didorong politik tekanan massa.

Saat itu, masyarakat Batam menolak status enclave (KEK).
Begitu dahsyatnya demonstrasi atau unjuk rasa masyarakat. Situasi kota,  adanya pemogokan massal. Baik mogok di berbagai perusahaan dan aktifitas ekonomi lainnya. Selama tiga hari berturut aksi mogok total itu. Batam lumpuh saat itu.
Entah desain dan kepentingan siapa, atau murni atas keinginan masyarakat itu sendiri? Hasilnya, itulah FTZ yang kita nikmati sekarang.

Kembali ke soal desakan FKTW. Penentuan satu kawasan KEK sesuai UU 39 Tahun 2009, mekanismenya bisa diusulkan mulai dari Wali Kota, Bupati atau Pemprov ke Pemerintah RI.

Dan, bila perlu atas inisiatif pemerintah RI. Batam termasuk KEK inisiatif pemerintah pusat. Kalau sebenarnya mau, besok bisa ditentukan. Undang-undangnya sudah ada. Cuman mengapa malah mencla-mencle.

Dalam pikiran sempit pihak FKTW, bila KEK diberlakukan di Batam—UWTO (uang wajib tahunan Otorita) Batam bukan UWTBP Kawasan—akan di gratiskan.

Selama ini, kata Rushadi, selain dikenakan UWTO bagi lahan pemukiman, warga dikenakan lagi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jadi harapan mereka, kalau status kawasan ekonomi di Batam menjadi KEK, harapan mereka itu bisa terwujud.

Belum diketahui pasti, apakah ketika pertemuan Lukita dengan pengurus FKTW di kantor BP Kawasan bulan yang lalu itu materi ini memang dibicarakan spesifik?

Rushadi juga menyinggung lewat sudut pandang politiknya soal dualisme kepemimpinan antar BP Kawasan  dengan Wali Kota Batam. Dengan harapan, kalau status kawasan ekonomi Batam menjadi KEK hal ini akan terurai.

Seolah mendapat dukungan dari Forum Kerukunan FKTW, Lukita pun tak canggung bahwa KEK akan jalan terus, meski ada resistensi.

Bahkan tambah Lukita, dalam waktu dekat titik-titik lokasi KEK di Batam akan ditentukan. Pernyataan klasik yang sama selama hampir dua tahun belakangan,  baik oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Kegamangan akan KEK

Mencermati terjadinya prokontra soal KEK, sebenarnya perlu ada penjelasan lebih kongkrit lewat satu strategi masif baik kepada masyarakat luas maupun ke dunia usaha.

Ini maksudnya agar tidak terjadi kegamangan dan ketidakpahaman di berbagai pihak. Ketidakpahaman bahwa politik KEK tak masuk ke ranah politik praktis, meski KEK pada pengantar UU bermuatan geopolitik ekonomi global.

Kalau tak terselesaikan dengan baik dan terus prokontra kejadian sekian tahun lalu bisa terjadi. Bisa saja muncul demo ke demo dan tidak habisnya. Apalagi tahun ini tahun politik yang juga bisa menyasar Jokowi.

Selain itu, pemahaman masyarakat akan status lahan juga masih ngambang. Dalam UU 39Tahun 2009, tidak dijelakan secara spesifik soal status lahan, khususnya di Batam, Rempang dan Galang. Untuk sementara ini Dewan Kawasan atau Badan Kawasan KEK tidak punya kewenangan soal lahan sesuai UU itu.

Dalam PP 46 tahun 2007 dijelaskan bahwa tanah di Batam, Rempang, Galang dan sekitarnya adalah di bawah hak pengelolaan BP Kawasan. Seandainya FTZ Batam pun dibubarkan tidak otomatis penguasaan akan lahan di kawasan ini,  beralih ke Badan KEK. Ini juga menjadi panjang lagi ulasannya.

Apalagi konsep KEK Batam yang digagas disebut transisi. Bukan lantas membubarkan FTZ, meski sebagian wilayahnya akan “dicaplok” enclave. Bila konsep ini dijalankan akan ada Kawasan Ekonomi Khusus di dalam Kawasan Ekonomi Khusus.

Tapi bagaimana pun kita harus yakin,  bila KEK sudah dijalankan di Batam, alamat FTZ akan kiamat. Tidak mungkin pengusaha di sini memilih di kawasan yang insentifnya lebih rendah dibanding pengusaha di KEK. Insentif di KEK ada Tax Holiday dan Tax Allowance dan insentif lainnya.

Jadi transformasi FTZ ke KEK adalah kata lain “Selamat Tinggal FTZ Batam”. Ini juga dibolehkan UU KEK yang menyatakan bahwa masa kontrak FTZ bisa gugur seketika begitu kawasan FTZ di KEK kan. Atau bisa sebagian yang tidak masuk KEK tetap berada di FTZ.

Tapi hal itu tak mungkin terjadi. Masalah bisa makin tumpang tindih dan sangat sulit melaksanakannya. Apalagi dengan cara kerja dan pemikiran pejabat yang sangat ribet.
Jadi kalau KEK sudah diberlakukan, FTZ hanya tinggal kenangan. Dan, insentif yang didapat oleh warga  Batam selama ini, sebagai warga yang tinggal di daerah FTZ akan selesai. Semua barang dikonsumsi akan masuk dalam pengawasan di daerah pabean biasa seperti di daerah lain.

Soal tanda-tanda akan ke KEK itu juga terlihat dari semangat Lukita mengkampanyekan daripada membenahi FTZ.

Nah di mana posisi Lukita sebenarnya yang getol menyuarakan percepatan KEK ini?

Siapa sebenarnya yang kompeten menyuarakan percepatan transformasi KEK ini?

Dewan Nasional KEK lewat Menteri Ekonomi Darmin Nasution atau jajarannya kah?

Perlu diketahui bahwa UU FTZ dan UU KEK dua hal yang berbeda. Jadi tak etis, misalnya, bila para pejabat di FTZ yang proaktif.

Di lain pihak bahwa Struktur Badan Kawasan KEK Batam itu sendiri, hingga hari ini, belum ditentukan. Padahal secara operasional titik titik KEK sudah akan ditentukan dalam waktu dekat. Lantas siapa yang akan melaksanakannya?

Apakah operasional KEK itu dulu baru organisasinya menyusul?

Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa justru “Jenderal” Lukita yang gencar berkampanye sekarang.

Dalam perspektif yang terbangun di publik dengan hadirnya KEK, lembaga FTZ lah yang sedang di eliminasi keberadaannya. Kok justru pihak BP Kawasan lebih nafsu mempercepat  KEK?

Apakah Lukita yang sedang kampanye tentang transformasi FTZ ke KEK itu, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua I Tim Pelaksana KEK di struktur Dewan Nasional KEK. Ini perlu juga penjelasan. ***

Mengapa Lukita Dinarsyah Tuwo disebut “Jenderal” dalam tulisan di atas? Lika-liku seperti apa yang  terjadi dalam transformasi FTZ ke KEK , termasuk soal status lahan BP Kawasan? Ikuti dalam ulasan lain di Batamupdate.com

Bagikan

Post Comment