Mencari ToKEK ke Batam?

Oleh Nohoks
Ilustrasi (Foto:Batamupdate.com)

Tanya para calon investor atau investor asing, apa keluhan mereka sehingga enggan atau jera berinvestasi ke Batam?

Apa karena kawasan ini belum menggunakan konsep Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai rujukan aturan kemudahan berinvestasi?
(Undang-undang KEK sudah ada. UU 39 tahun 2009).

Duta Besar RI Andri Hadi, tahun 2016, pernah menjawab itu di ruangan kerjanya di Singapura.

Mewakili beberapa pengusaha asing yang banyak berkeluh dengannya, baik yang mendengar cerita maupun yang sudah mengalami, Andri menyebut tiga masalah krusial penyebabnya.

PERTAMA, aspek internal yang belum siap. Pelayanan di kantor Instasi yang tidak konsisten dan tidak profesional. Sampai sekarang.

Lantas dideskripsikan, misal, awalnya dijanjikan kepada calon investor urusan mudah, mudah dan mudah. Fakta di lapangan sulit, berbelit dan membelit.

Banyak ditemukan praktek yang mempersulit segala proses pengurusan perizinan dan operasional sehari-hari. Apalagi urusan lahan dan HPL yang tak kunjung beres. Sehingga para investor kecewa berat. Padahal di negara lain kondisinya jauh dari fakta ini.

KEDUA, persoalan ketenagakerjaan yang sangat menakutkan bagi calon investor. Peraturan ketenagakerjaan di Indonesia yang sangat spesifik dan cenderung berat sebelah pada sisi hak pekerja. Belum lagi soal berbagai aksinya.
Aksinya ini juga, kadang digiring ke wilayah politik praktis. Maka kadang sulit membedakan mana pekerja, mana massa partai politik seperti yang terjadi pada demo pekerja tiga hari lalu.

Dan KETIGA, tentang kepastian hukum dan hukum yang tak pasti alias berubah -ubah.

Contoh: awalnya para investor berinvestasi dengan dasar hukum A. Belum lama proses investasinya berjalan, dasar hukumnya sudah berubah ke C. Ada lagi yang mengganggu, UU versus Perda.
Kalau perubahan hukumnya mendukung investasi —mereka bisa tenang. Bila sebaliknya?

Lalu Andri menjawab soal insentif yang berbeda antara FTZ dengan KEK. Kata Andri: TIDAK. Bukan itu.

Justru di beberapa negara juga menerapkan banyak pilihan bagi investor. Di sana ada kombinasi bounded, FTZ dan KEK.

Insentif KEK atau apapun itu oke, tapi itu bukan satu satunya. Andri tetap menunjuk yang tiga hal tadi.

Selagi tiga hal itu tidak diperbaiki, jangan berharap para investor berduyun ke Batam. Ada satu dua dan seterusnya yang masuk, tapi tak masif seperti di negara lain. Negara seberang banyak juga kemudahan, bahkan plus.

Andri juga mengingatkan bahwa tak perlu kita poles-poles seolah kita sudah siap. Banyak dari mereka sudah tau kondisi Indonesia. Dari mulut me ke mulut. Itu paling cepat.
Lain lagi soal situasi politik dan mental orangnya. Apalagi siklus tahun politik yang lagi gaduh sekarang. Investasi baru, jangan harap.

Pulau Batam, awalnya dikembangkan sebagai kawasan ekonomi yang diharapkan bisa menarik investor asing sebanyak-banyaknya.
Dimulai dari konsep Bounded Area, Bounded Zone, Enclave, sekarang FTZ. Tapi Investasi asing di sini tak semoncer di negara tetangga.

Belum moncer, tapi flatform peraturan investasi itu mau ditukar lagi dengan konsep KEK.

Soal KEK ini sebenarnya, meski tak dijamin tokcer, tapi ibarat main bola, nyaris gol. Tapi entah mengapa, “sang striker masih menggoreng bola mutar-mutar entah digiring ke mana”.

Sosok yang menggoreng pun pembantu Presiden Joko Widodo “si Oppung” Darmin Nst. Ada para menteri terkait. Sementara maunya Jokowi berjalan cepat. Justru lambat. Kasihan Jokowi.

Sudah lama wacana KEK ini. Menguras energi dan waktu. Sampai melibatkan Jokowi yang nyaris berkantor di Batam. Tiga tahun sudah. Masyarakat capek menontonnya.

Para Menteri Jokowi, silih berganti ke Batam. Mutar terus. Banyak retorika. Mungkin sekalian menikmati seafood atau melihat peluang usaha kelompoknya. Atau mau mencari ToKEK. Barangkali.

Mereka hilir-mudik ke Batam.
Justru ekonomi semakin terpuruk. Banyak orang menjerit:”Aer, aer, aerrrr”. Kasihan rakyat.

Di saat itu pula, bak cari kesempatan di lubang sempit, PLN Batam menaikkan harga setrumnya. Membebani rakyat lagi di saat ekonomi sulit. Di kala masyarakat kehilangan pekerjaan, beli beras pun sulit.

Ada pencurian aliran listrik, kata Dirut PLN Sofian Basir. Jumlah yang di maling setiap tahun, 10 triliun. Tapi baru kemaren ketahuan. Mungkin ada yang tak kebagian orang dalam. Sehingga terungkap. Siapa tahu. (Ini cerita riuh di tengah menanti KEK yang tak kunjung kelar itu).

KEK, katanya, satu solusi. Agar investor asing berlomba ke Batam. Supaya ekonomi kawasan ini makin baik di saat terpuruk ke angka 2,8 persen.

KEK diyakini ibarat obat mujarab menyelamatkan pasien sedang di ICU. Tapi “dokter” KEK nya bukannya memberi pasien obat. Malah masih mutar-mutar, entah mencari apa. Mencari “ToKEK” lagi, kali (binatang yang dimitoskan bisa menjadi obat).

Dari dulu para menteri bicara KEK. Coba hitung waktu biaya mereka ke Batam. Bolak-balik mengurusi KEK dan KEK. Kadang datang “bergerombol”. Tapi KEK tak kunjung KEK.

Belum jadi dan hampir jadi. Berputar-putar, tak konsisten seperti kata Mantan Duta Besar RI di Singapura itu. Tak profesional. Molor terus seperti dikeluhkan para investor yang dulu. Banyak kecewa.

Benar kata Andri. Selain di jajaran struktur, sikap pengambil keputusan yang mundur-maju juga jadi soal. Tapi yang ini banyak mundurnya. Hati-hati: jurang di belakang.

Dan makin mundur, karena 15 Asosiasi Pengusaha Batam menolak KEK dan mempertahankan FTZ. Aneh juga.

Sementara para pembantu Jokowi masih tetap ngotot dengan KEK. Tapi tak ada keputusan kongkrit. Kasihan Jokowi.

Daripada habis waktu, lebih baik mencari Kala Jengking dulu yang harga racunnya 145 miliar per liter. Bukan mencari “ToKEK”.***

Bagikan

Post Comment