Mendagri Bilang KTP Siap 1 Jam Disdukcapil “Melawan”:Tak Bisa!

Laporan: Nohoks
Menteri Dalam Negeri,
Tjahjo Kumolo (Foto:vebma.com)

Batam, Batamupdate.com

Ini ironi kualitas penanganan administrasi negara (kependudukan) yang “berantakan”.

Penyelesaian perekaman data KTP Elektronik (KTP El) sekitar 20 juta dari 180 juta, masih lelet.

Tahun lalu, Mendagri Cahyo Kumolo sesumbar. Dia menargetkan penyelesaian KTP El selesai Oktober 2017.

Apa nak dikata. Janji Kumolo tak tepat. Hingga kini, urusan KTP El di seluruh Indonesia belum tuntas.

Untuk tahun 2018 ditargetkan  perekaman dan pembuatan KTP El sekitar 4,6 juta lebih. Mengganti yang afkir sekitar 3 juta KTP.

Namun fakta di lapangan lain. Masih  jutaan warga yang belum memperoleh KTP El.

Warga pun banyak resah. KTP El tak kunjung dimiliki. Selain hak sebagai WNI, KTP El sangat diperlukan. Dokumen negara ini sebagai dasar dari semua administrasi lain warga dalam menapaki  kehidupannya.

Peresiden RI Joko Widodo melek betul atas keresahan masyarakat ini. Jokowi pun mencari jurus mempercepat  pengurusan dokumen yang carut-marut ini.

Mendagri Cahyo Kumolo pun diperintah melakukan terobosan. Keluarlah Peraturan Menteri Dalam Negri (Permendagri) No 19 Tahun 2018.
Isinya: tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk). Tujuannya mempercepat urusan administrasi warga yang sudah lama jadi gunjingan ini.

Bahasa sederhananya:bagi setiap orang WNI yang mengurus KTP El, akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga tak perlu makan waktu lama. Bahkan waktu pengurusan di permendagri itu dibatas hanya 1 jam.

Tapi apa lacur. Hampir semua jajaran  pemerintahan daerah khsusnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Spil (Disdukcapil) se-Indonesia keberatan soal isi Permendagri itu. Mereka tidak setuju alias “melawan”.
“Kami tak bisa satu jam,” kata Irianto Kepala Disdukcapil Kota Tanjung Pinang belum lama ini kepada jurnalis HK.

Menurut Irianto jangankan satu jam,
3 minggu saja belum tentu bisa beres.

Disebutkan, untuk perekaman data diserver tak begitu lancar. Baik server di pusat maupun di daerah. Sama leletnya.

Misal, katanya, ada data yang sudah direkam tapi mengirimnya ke pusat bisa lebih satu minggu. Bisa juga lebih lama lagi.

Persoalan perangkat IT, menurutnya, sudah lumayan bagus. Tapi soal leletnya jaringan IT, menjadi masalah. Tenaga tersedia baik kualitas dan kuantitas belum standar. Penguasaan bidang IT nya juga masih belum mumpuni.

Masalah yang sama juga terjadi dibeberapa kantor Disdukcapil seluruh indonesia. Belum lagi soal mental kerja pegawai ASN (aparatur sipil negara) di setiap kantor kecamatan yang masih dengan kultur zamann old.

Di Kepri, Batam, Tangerang, di Medan, Makassar dan daerah lain masalahnya nyaris sama. Utamanya soal pengiriman yang direkam lewat server.

Pengiriman data rekaman ke pusat ada sampai 6 bulan. Belum persoalan lainnya yang tidak mau dibeber dalam laporan ini.

Jadi, dihampir semua Kepala Disdukcapil dalam koor yang sama: tak bisa 1 jam.

Dalam Permendagri sebenarnya ada sanksi hukum administrasi yang tegas.

Bila para aparatur negara tak menyelesaikan urusan KTP El sesuai dengan batas waktu di Permendagri, sanksinya jelas dan tegas. Bisa diberhentikan dari jabatannya atau dipecat.

Seperti ini bunyi sanksi Permendagri itu: dalam hal pejabat Dinas Dukcapil tidak melaksanakan ketentuan akan dikenakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf l Permendagri Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan PEMBERHENTIAN Pejabat pada Unit Kerja yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten atau Kota.

Kalau seperti kondisi yang dipapar di atas faktanya, akankah banyak Kepala Disdukcapil atau aparatur negara lainnya yang akan dipecat?
Jawabnya: Gajah sama Gajah berantam, Pelanduk juga yang terinjak.

Banyak para koruptor dan para pemaling dana KTP El dipenjarakan. Novanto juga sedang dihakimi. Toh urusan KTP El yang berbiaya 6 Triliun itu sama runyamnya. Pada akhirnya hak masyarakat juga yang “terinjak-injak”. Memang sudah nasib. ***

Bagikan

Post Comment