Nikson Situmorang Versus Irwan S Tanjung Dalam Kasus Hukum Tarian Erotis

Ilustrasi debat hukum (Foto:pixabay)

Batamupdate.com

Nikson Situmorang membantah pernyataan pengacara Irwan S Tanjung soal upaya pengajuan penangguhan penahanan lima tersangka kasus pornografi di alun-alun Engku Putri,  medio april lalu.

Sebelumnya, Irwan mengirimkan pesan di Grup WhatsApp (WA). “Saya akan mewakafkan ilmu saya untuk mempraperadilkan Polresta Barelang jika permohonan penangguhan terhadap kelima tersangka kasus pornografi (Tarian Erotis) di Alun-alun Engku Putri, dikabulkan oleh Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki” demikian bunyi pesan WA itu.

Minggu lalu, pihak Nikson mengajukan upaya penangguhan penahanan atas lima orang kliennya ke Polresta Barelang.

Kepada Batamupdate.com, Senin (30/4), Nikson lawyer nyentrik itu menanggapi pernyataan Irwan sebagai hal yang berlebihan.

Nikson Situmorang

“Saya kira pernyataan rekan Irwan itu tidak pada tempatnya dan berlebihan,” ucap Nikson menyela.

“Kewenangan praperadilan itu sudah jelas diatur oleh KUHP dan KUHAP, namun kalau dia mau mencobanya silahkan saja, barangkali kita yang di Batam ini perlu mempelajari itu,” kata Nikson penghobi rambut kucir itu.

Menurut Nikson, penangguhan penahanan itu hak dari setiap tersangka dan urusan diterima atau tidak, biarlah kepolisian yang menentukan.

“Penangguhan penahanan kan bukan menghentikan sebuah perkara, yang saya baca juga dia tidak fokus dari mana, terlalu mengomentari Pak Rudi dan Pak Suryo, gak boleh itu,” beber Nikson setelah membaca pernyataan Irwan di media online.

Nikson juga mengingatkan Irwan agar tidak berprasangka lain bila penangguhan penahanan dikabulkan.

“Ketika dikabulkan, jangan seolah-olah dia ‘menjudge’ kepolisan melakukan tindakan yang tidak berdasarkan hukum, itu kan hak kepolisian,” pinta pengacara ini.

Irwan Tanjung yang dihubungi Batamupdate.com, Senin (30/4), menanggapi balik pernyataan Nikson.

Irwan S Tanjung

“Kalau Nikson itu menyatakan praperadilan tidak masuk unsur-unsur KUHAP itu namanya letter leg atau menafsirkan yang dibaca,” kata Irwan.

Irwan mencontohkan kasus Praperadilan MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) soal kasus Bank Century.

“MAKI mempraperadilkan KPK soal kasus Bank Century, sementara KPK tidak ada menghentikan penyelidikan kasus itu, kan bisa dipraperadilkan, kan, permohonan praperadilan MAKI dikabulkan Hakim,” ucap Irwan saat dihubungi Batamupdate.com.

“Unsur-unsur Praperadilan yang disebutkan Nikson itu di hentikan penuntutan, dihentikan penyidikan diteruskan atau tidak. KPK tidak ada menghentikan penyidikan, kenapa bisa dipraperadilkan oleh MAKI,” tegas Irwan.

Menurut Irwan praperadilan dalam buku M Yahya Harahap yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” edisi kedua yang menjadi rujukan hakim harus diperhatikan juga.

“Praperadilan juga harus memenuhi ruang kosong ketika ada suatu unsur wise atau unsur normatif atau sosiologis yang dilanggar oleh si pelaku, ini merupakan terobosan hukum,” sebut Irwan menjelaskan rujukan atas statement nya itu.

Irwan juga bahkan ‘menantang’ Nikson untuk duduk bersama mendebatkan praperadilan itu.

Tapi Nikson kadung menyebut Irwan berlebihan dalam telaah hukum praperadilan itu. (Om)

Bagikan

Post Comment