Nurdin Minta Jokowi Tunjuk Wali Kota Jadi Ex-officio Kepala BP Batam

Copyan yang beredar, surat Gubernur Kepri ke Presiden Jokowi (Foto:ist/batamupdate.com)

Batamupdate.com

Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyurati Presiden Jokowi agar menunjuk Wali Kota (Wako) Batam Rudi sebagai Exofficio Kepala BP Batam.

Keabsahan surat Nurdin ini belum terkonfirmasi. Namun alasan Nurdin merekomendasi Wali Kota Batam adalah guna mempercepat dan mempermudah transformasi KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) Batam ke KEK.

Isi surat tertanggal (20/4/2018) itu memuat lima poin alasan Nurdin terkait permintaannya itu. Copyan surat Nurdin ini diterima Redaksi Batamupdate.com, Senin (7/5).

Bagian 4 huruf a dalam surat itu: Koordinasi dan Komunikasi yang selama ini menjadi Faktor menentukan pelaksanaan percepatan transformasi KPBPB menjadi KEK dapat teratasi.

Bagian 4 huruf b: Permasalahan dualisme kewenangan pada masa transisi menuju KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dapat diselesaikan.

Bagian 4 huruf c: Berbagai agenda yang telah disusun dalam rangka penyelesaian tahapan transformasi KPBPB menjadi KEK akan lebih mudah dilakukan karena BP Batam maupun Pemko Batam berada di bawah satu kendali kepemimpinan dalam bidang pelaksanaan pemerintahan, kordinasi pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Bagian 4 huruf d: Memudahkan kelancaran pelaksanaan serah terima aset dari BP Batam kepada Pemerintah Kota Batam sebagaimana yang sudah diagendakan sejak tahun lalu.

Bagian 4 huruf e: Memudahkan dalam melakukan reorganisasi dan restrukturisasi SDM BP Batam ke depan.

Foto:ist/batamupdate.com

Muhammad Rudi  yang dikonfirmasi Batamupdate.com soal permintaan Gubernur itu tak membantah ataupun mengiyakan.

Ketika ditanya melalui pesan WhatsApp, Senin (7/5), apakah dia mengetahui tentang surat permintaan penunjukkan nya sebagai Ex-officio Kepala BP Batam?

Malah Rudi menimpali dengan pertanyaan lagi, “Siapa yang minta?”

Batamupdate.com menyampaikan kembali ke Rudi bahwa permintaan itu dari Gubernur Kepri ke Jokowi perihal penunjukan Ex-officio Kepala BP Batam.

Rudi kembali berkelit menanya siapa pengirim pesan WA ini. “Dengan siapa ini?”

Sampai berita ini dirilis tak ada jawaban pasti atas pertanyaan yang dilayangkan Redaksi Batamupdate.com itu.

Sebelumnya, 15 asosiasi pengusaha di Kepri menolak transformasi ke KEK itu. Penolakan itu dituangkan dalam surat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri No:39/KU/KADIN-Kepri/IV/ 2018, perihal usulan dan tanggapan KEK Batam.

Akhmad Maruf Maulana Ketua Kadin Kepri dan 14 Ketua asosiasi yang menolak itu menyatakan sikapnya melalui media di Kepri.

“Kami keberatan status FTZ Batam diubah ke KEK” ucap Maruf, Minggu (6/5).

Maruf juga menyoal peraturan yang berubah-ubah akan menimbulkan suatu ketidakpastian bagi pengusaha sehingga bisa memperburuk iklim investasi di Batam.

“FTZ berlaku 70 tahun, belum separuh jalan sudah mau diganti lagi. Belum tentu juga KEK akan berhasil, Birokrasi nya sangat panjang,” kata Maruf.

Aldi Braga Ketua Garda Indonesia (GI) juga menyoroti keberadaan status Batam yang tak kunjung jelas arahnya itu, diperkeruh lagi oleh surat Gubernur yang menurutnya salah “kamar”.

“Harusnya ke Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, bukan ke Presiden RI, Blunder itu. Permintaan penunjukan Ex-officio itu juga tak masuk akal,” ungkap Aldi.

“Saya berharap status Batam ini jelas arahnya, agar iklim Investasi tumbuh dengan baik. Harus ada kepastian, Pengusaha pun tak bingung,” pinta Aldi.(om)

Bagikan

Post Comment