Siapa Maling Batangan Baja di Dompak itu?

Jembatan I Dompak (Foto:PUPP Kepri)

Batamupdate.com

Heboh kasus hilangnya sejumlah besi sisa pembangunan Jembatan I Dompak, Tanjung Pinang.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun pun disebut-sebut terlibat di balik kasus itu. Setidak-tidaknya Nurdin setuju atas pemindahan besi yang menumpuk di seputaran jembatan.

Adalah Andi Cori Fatahudin yang mengaku orang di balik berpindahnya sisa batangan baja di kawasan jembatan itu. Pemindahannya dilakukan pun seizin Nurdin.

Sementara mantan Bupati Karimun itu membantah pengakuan Cori. Kalau Gubernur benar, Cori bisa berbohong dan diduga sengaja mengambil tanpa izin batangan baja yang bukan miliknya.

Kasus ini mencuat ketika terjadi hearing antara Dinas PUPR Provinsi Kepri dengan Komisi I DPRD Kepri baru-baru ini di Tanjung Pinang.

Pada hearing itu lah muncul pertanyaan soal lesapnya besi sisa pembangunan Jembatan Dompak yang ditaksir senilai Rp 4,5 miliar itu. Dan kemudian diketahui, yang memindahkannya adalah Andi Cori Fatahudin. Nama ini tidak asing lagi di seantero bumi Segantang Lada.

Adapun jumlah besi dan plat baja sisa proyek yang tertulis dicatatan aset jembatan milik Pemprov Kepri sebanyak 166 batang. Sementara jumlah yang hilang sejumlah 106 batang.

Kasus ini sekarang sedang viral dan menjadi temuan dan sedang dipersoalkan berbagai pihak termasuk DPRD Kepri. Dan, terjadilah tuding-menuding.

Siapakah sebenarnya “maling” besi sisa jembatan kebanggaan masyarakat Kepri itu?

Cori pun berkilah bahwa sejumlah baja itu dia pindahkan ketempat lain sejauh sekitar 12 Km. Ditumpuk dipenumpukan pengusaha besi. Dan itu pun, lagi-lagi, setelah persetujuan Nurdin.

Apa yang disampaikan Cori, ada benarnya juga. Memindahkan batang-batangan baja itu, tak mungkin dilakukan secara diam-diam. Karena besi sisa itu sudah menjadi aset Pemprov Kepri.

Artinya, baja yang bergelimpangan di seputaran jembatan yang lama bermasalah itu, pasti di bawah pengawasan pihak Dinas PUPR juga.

Tapi itu tadi, karena kasus in kadung “menguap” , semua pihak hendak cuci tangan, khusus bagi nyerempet “terlibat”.

Pihak PUPR pun bisa dianggap lalai dalam hal ini atau dinas kompeten yang bertanggungjawab mengawasi aset ini.

Apakah memang aset ini sengaja dijual, karena anggaran Pemprov Kepri, sekarang, dalam kondisi devisit sebesar 300 miliar rupiah?

Atau memang terjadi satu konspirasi tingkat tinggi di balik kasus ini dengan tujuan tertentu?

Semua ini akan terungkap tuntas bila penyidik dari kepolisian segera masuk menyelidiki kasus aset negara milik rakyat ini. Kita tunggu episode berikutnya…(***)

Bagikan

Post Comment