Tak Butuh KEK Ternyata, Xiaomi Segera Buka Pabrik di Batam, Butuh 10 Ribu Pekerja

Pabrik Xiaomi di China (Foto:teknosaurus.com)

Batamupdate.com

Berita baik ditengah “terpaan” buruk arus investasi ke Batam.

Ada 24 suplier komponen smartphone Xiaomi akan mendirikan (investasi) pabrik di Kawasan Industri di sini. Diperkirakan menyerap sekitar 10 ribu tenaga kerja.

Selain itu, dikabarkan juga puluhan industri plastik dari Tiongkok akan merelokasi pabriknya ke Batam. Ini juga diperkirakan menyerap puluhan ribu tenaga kerja.

Kabar menyentak ini beruntun, ditengah panasnya polemik transformasi FTZ ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Polemik yang berlatar-belakang fakta merosotnya ekonomi Batam. Berbagai pabrik industri dan shipyard tutup sepanjang tiga tahun ini. Dampak pasti dari itu, 200 ribu orang pengangguran langsung.

Tapi keadaan itu seolah mulai dijungkir-balikkan dengan hadirnya suplier Xiaomi ini. Perusahaan dari Tiongkok ini pun akan bekerja sama dengan PT Sat Nusa Persada yang terlebih dulu melakukan perakitan smartphone.

Deputi II BP Batam Yusmar Anggadinata menyampaikan kabar baik itu pada konferensi pers di Radisson Hotel, Sukajadi Batam, Senin (7/5). Meski belum disebut kapan startup?

Selain itu, kata Angga, pengembangan terminal dua Bandara Internasional Hang Nadim akan segera dimulai.

Investornya sudah ada dan sudah ditender bulan duabelas. Bandara berbasis penumpang beralih berbasis kargo dan akan dapat dimanfaatkan pihak Xiaomi mengirimkan kargonya.

Kaji Kembali Kebijakan KEK

Iklim investasi asing belakangan ini, mulai bergairah di Batam. Apalagi dengan kabar menyerap jumlah pekerja yang besar.

Lantas urgensi apa lagi pemerintah mentransformasikan Free Trade Zone (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menjadi polemik memanas itu? Tanpa fasilitas KEK pun, ternyata sudah mulai ada perubahan.

Kondisi teranyar ini amatlah penting, agar kebijakan baru itu dikaji ulang secara komprehenshif baik oleh pemerintah pun stakeholder lainnya. Atau sekalian dibatalkan saja.

Rencana Gubernur Kepri Nurdin Basirun menemui 15 Asosiasi Pengusaha bersama Kadin Kepri, amat sangat efektif bila materinya justru “memperkokoh” platform FTZ sekarang.

Daripada menghabiskan waktu tak tentu arah, kelebihan insentif KEK yang selalu diagungkan itu ditambahkan saja ke fasilitas FTZ. Tak perlu harus lewat Undang-undang.

Hal itu dirasa pas. Atau bisa jadi, misalnya, faktor masalah selama ini bukan karena perbedaan fasilitas insentif antara FTZ dengan KEK. Ini harus hati-hati.

Karena sangat disayangkan, begitu kebijakan terbaru pemerintah diputuskan dan ternyata keliru, akibatnya semakin runyam.

Banyak pihak menganalisa dengan memilih fasilitas KEK , “sejuta” masalah rumit menunggu dan akan berkepanjangan.

Kalau pun ada pemikiran arah ke KEK, alangkah lebih baik menunggu perkembangan lanjutan dari arus iklim investasi yang lagi “naik daun” itu.

Kondisi terbaru ini, diyakini bukan karena para investor asing di Tiongkok itu tergiur karena rencana transformasi FTZ ke KEK.(omrad)

Bagikan

Post Comment