Wali Kota Rudi Diminta Copot Ketua RT/RW yang Merangkap Pengurus Partai Politik

Foto:Acikepri.com

Batamupdate.com

Di Kota Batam, oknum Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW), diduga banyak merangkap sebagai pengurus partai. Bahkan lebih dari itu.

Padahal, Permendagri No 5 Tahun 2007 dengan keras melarang setiap Ketua RT/RW terlibat pengurus partai. Peraturan Walikota (Perwako) 24 Tahun 2017, apalagi. Dengan jelas dan tegas tak membolehkan.

Grup WhatsApp (WA) Forum Penjaga Konstitusi (FPK) begitu gencar menyoroti dugaan keterlibatan Pengurus RT/RW di partai politik itu.

Sementara Wali Kota Batam belum menjawab pertanyaan Batamupdate.com via pesan WhatsApp mengenai rangkap jabatan itu, Rabu (9/5).

Sedangkan Aldi Braga kepada Batamupdate.com, Selasa (8/5), seperti di Grup WA FPK itu, mendesak Wali Kota Batam segera mencopot semua pengurus RT/RW yang terlibat partai politik.

“Banyak Ketua RT/RW ikut partai politik, berani tak Pak Wali ambil tindakan?,” tantang Ketua LSM Garda indonesia (GI) itu.

Aldi menyebut lagi tentang adanya larangan di Permendagri dan Perwako. Sanksinya para oknum RT/RW harus diberhentikan.

Pasal 20 ayat 2 di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) menegaskan bahwa pengurus RT/RW tidak boleh rangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Selanjutnya, Pasal 22 ayat 3 dan Pasal 31 ayat 3 di Perwako mempertegas lagi bahwa pengurus RT/RW bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Sanksi pemberhentian pengurus RT/RW juga ditekankan di Perwako itu, diberhentikan bila menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota LEGISLATIF.

“Untuk apa Perwako itu ada, kalau Pak Wali tidak berani mengambil tindakan. Copot dong. Di dewan pun kabarnya ada juga tuh?,” desak Aldi nada bertanya.

Rudi pun Saya Lawan’

Hasil hunting Batamupdate.com, Selasa (8/5), seorang Ketua RW berterus terang dan berkata jujur.

Syahrial Lubis sang Ketua RW itu, wawancara lewat telepon yang direkam Batamupdate.com, Ketua RW 004 Batu Aji membenarkan rangkap jabatannya. Syahrial mengaku dirinya benar merupakan anggota Partai Nasdem.

“Mau tak mau saya harus masuk partai penguasa, karna tujuan saya murni untuk masyarakat,” ungkap Ketua RW di Kelurahan Buliang itu.

“Dulu waktu Golkar berkuasa, saya masuk juga, begitu juga ketika Demokrat. Wali Kota saat ini Nasdem, saya ikut. Agar tak sulit menyuarakan kepentingan masyarakat di tempat saya,” ucap pria yang sudah 17 tahun menjabat Ketua RW itu.

Ditanya seperti apa sikapnya, nanti, bila Wali Kota memberhentikannya karna melanggar Perwako?

Syahrial justru menantang balik, lalu berkata:”Rudi pun saya lawan, saya tak peduli, masyarakat menginginkan saya, mereka yang saya perjuangkan. Saya siap mati mempertahankan RW ini,” katanya dengan nada suara meninggi.

FKTW pun Dalam Sorotan

Forum Komunikasi RT/RW (FKTW) Kota Batam, belakangan ini, pun tak luput menjadi sorotan publik.

Pengurus FKTW disinyalir juga merangkap menjadi anggota Partai Politik.

Syahrial Lubis yang Ketua RW itu mengaku juga menjabat Kadiv Humas FKTW.

“Saya Kepala Divisi Humas di FKTW, memang saya anggota Nasdem. Itu hanya untuk meramai-ramaikan saja”.

Kepada media ini, Syahrial mengaku di FKTW bukan hanya dirinya saja yang terlibat di partai.

“Di Forum ada juga RT/RW yang masuk ke Partai PDI-P, Hanura, Gerindra dan lainnya”.

Dia juga menyinggung soal oknum anggota dewan yang sampai saat ini masih pengurus aktif Partai tapi masih tetap jabat RT/RW.

“Anggota Dewan saja bisa, kenapa kami tidak? Kami di FKTW dari berbagai Partai, tapi suara kami bukan suara partai, masyarakat yang kami perjuangkan,” beber Syahrial.

Di hari yang sama, Ketua FKTW Rushadi Wijaya (48) juga diwawancarai Batamupdate.com soal polemik ini.

Ke media ini, Rushadi mengaku tidak mengetahui pasti siapa saja anggota di forum itu yang merupakan bagian dari salah satu partai politik.

“Anggota forum ini meliputi Ketua RT/RW aktif dan para mantan. Kami belum mendata secara spesifik, siapa saja yang ikut di Partai Politik,” ucap mantan Ketua RW Tanjung Sengkuang itu.

Rushadi mengatakan, meskipun anggota nya bagian dari Partai Politik, bukan berarti FKTW mengakomodir kepentingan politik.

“Kami bergerak atas kepentingan masyarakat. Saya tak ada kepentingan politik”.

Media ini menanya soal sikap FKTW bila Wali Kota Rudi menjatuhkan sanksi pemberhentian bagi oknum Ketua RT/RW yang terlibat di Partai Politik?

Rushadi menjawab, “kita diskusikan dulu di forum. Bisa jadi kita PTUN kan nanti. Hak setiap orang untuk berpolitik itu, ada. Di dewan kan juga ada pengurus aktif Ketua RT/RW”.(om)

Bagikan

Post Comment