Jakarta, CNN Indonesia —
Amerika Serikat menilai Israel perlu meningkatkan jumlah bahan bakar dan bantuan kemanusiaan lain yang diizinkan masuk Gaza. Hal itu disampaikan di tengah semakin intens gempuran Israel ke wilayah kantong Palestina itu.
“Tingkat bantuan yang masuk tidak mencukupi,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Matthew Miller, seperti diberitakan Reuters pada Selasa (5/12).
“Itu perlu ditingkatkan dan kami telah menjelaskannya kepada pemerintah Israel,” klaim pihak AS.
Pada Senin (4/12), berdasarkan pengumuman PBB, 100 truk bantuan kemanusiaan dan sekitar 69.000 liter bahan bakar dikirim ke Gaza dari Mesir. Jumlah itu hampir sama dengan Minggu (3/12).
Juru bicara PBB Stephane Dujarric pada Selasa (5/12) mengungkapkan angka itu masih jauh di bawah rata-rata kebutuhan di Gaza.
“Jumlah tersebut jauh di bawah rata-rata harian sebanyak 170 truk dan 110.000 liter bahan bakar yang masuk selama jeda kemanusiaan yang berlangsung antara 24 dan 30 November,” kata Stephane Dujarric.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pekan lalu sudah menekan pemerintah Israel untuk meningkatkan aliran bantuan dan meminimalkan kerugian warga sipil dalam serangannya terhadap Hamas.
Hal tersebut ia sampaikan dalam perjalanan ketiganya ke Timur Tengah sejak agresi militer Israel ke Palestina pada 7 Oktober, menyusul serangan Hamas ke mereka.
Sejak agresi, tentara Israel tak hanya melakukan serangan dari udara, tapi juga sudah operasi darat. Pasukan Israel menyerbu kota utama Khan Younis di Gaza selatan pada Selasa (5/12).
Rumah sakit berjuang untuk menangani sejumlah warga Palestina yang tewas dan terluka. Sedikitnya 25 orang dikonfirmasi tewas akibat serangan tersebut.
WHO mengatakan situasi di Gaza semakin memburuk dari waktu ke waktu. Organisasi bantuan internasional PBB juga memperingatkan bahwa warga sipil di Jalur Gaza yang padat penduduknya akan kehabisan tempat untuk mengungsi.
“Tidak ada tempat yang aman di Gaza dan tidak ada tempat lagi untuk dituju,” kata Lynn Hastings, koordinator kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestina.
(Reuters/chri)