Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr atau dikenal sebagai Bongbong, mengatakan konstitusi negara soal masa jabatan presiden harus diubah demi mendukung perekonomian negara.
Bongbong menyebut perubahan konstitusi ini diperlukan, salah satunya demi menarik investor asing ke negara tersebut.
“[Konstitusi perlu diubah] untuk dunia yang terglobalisasi,” ujar dia pada pekan lalu, dikutip Reuters.
Bongbong menegaskan amandemen konstitusi itu diperlukan untuk meminimalisir pembatasan bagi investor asing dan memikat lebih banyak pebisnis.
Ada pun pembatasan tersebut salah satunya soal batasan kepemilikan perusahaan asing, yang dikritik oleh beberapa perusahaan internasional karena dinilai bersifat proteksionis dan menguntungkan konglomerat lokal.
Rencana amandemen konstitusi itu dikritik oleh sejumlah pihak, karena dinilai mengandung unsur politis demi melanggengkan kekuasaan Bongbong.
Melalui rencana perubahan konstitusi ini, jabatan presiden Filipina yang hanya bisa menjabat selama satu periode atau enam tahun, kemungkinan bisa diperpanjang.
Para senat juga mengecam upaya Marcos Jr dan menyebut sebagai tindakan jahat dan curang. Mereka membuat pernyataan sikap atau manifesto yang ditandatangani 24 anggota.
“Sepanjang sejarah Filipina, Senat selalu menjadi salah satu sasaran pertama pihak-pihak yang berupaya melemahkan demokrasi di negara kami,” demikian manifesto tersebut.
Rencana Bongbong juga ditolak eks presiden Filipina Rodrigo Duterte.
Duterte meminta Bongbong mundur karena dia berisiko digulingkan jika mengamandemen konstitusi.
Dia lantas memperingatkan Marcos Jr tak melakukan perubahan apapun terkait konstitusi agar tak bernasib seperti ayahnya.
“Anda memasuki wilayah pengkhianatan, Pak Presiden. Dan Anda mungkin mengalami apa yang ayah Anda alami. Itu yang saya takutkan,” kata Duterte saat pidato di Davao pada Minggu (28/1), dikutip Rappler.
Ayah Bongbong, Ferdinand Marcos, memerintah Filipina selama lebih dari dua dekade. Lalu pada Februari 1986, dia digulingkan oleh Revolusi Kekuatan Rakyat.
(isa/dna)