Jakarta, CNN Indonesia —
Pakar politik dari Universitas Filipina Richard Heydarian mengatakan Indonesia akan memiliki pemimpin dengan demokrasi gaya Presiden Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.
Pernyataan Heydarian muncul saat calon presiden Prabowo Subianto unggul versi hitung cepat dari sejumlah lembaga survei.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Indonesia hanya akan memilih demokrasi gaya Filipina ke kekuasaan,” kata Heydarian di X pada pekan lalu.
Dia kemudian berujar, “Di mana disinformasi merajalela dan orang-orang kuat bisa terlihat ‘lucu’ dengan aksi manis, di mana hak manusia diabaikan, di mana dinasti, baik baru maupun lama, mendominasi seluruh sistem politik!”
Orang kuat yang terlihat ‘lucu’ merujuk ke Prabowo yang selama kampanye kerap berjoget. Aksi itu sampai membuat dia mendapat julukan gemoy atau menggemaskan.
Tim Prabowo memanfaatkan media sosial terutama TikTok untuk kampanye dan menggaet suara kalangan muda. Langkah seperti saat Bongbong maju di kontestasi politik.
Bongbong merupakan anak eks Presiden Filipina Ferdinand Marcos Sr yang dianggap diktator saat memimpin negara itu.
Sejumlah pihak menilai cara kampanye Bongbong untuk menutupi jejak masa lalu ayahnya.
Di unggahan terpisah, Heydarian bahkan menyebut Indonesia seperti akan menggelar “Pemilu TikTok pertama.”
“Dan cara Prabowo menggunakan platform ini tak beda jauh dengan Marcos Jr memanfaatkannya untuk memenangkan suara Gen Z dan generasi muda, dengan sepenuhnya menutupi kekejaman sejarah!” ujar dia.
Di masa kampanye, sejumlah pihak memang kerap mengaitkan upaya Prabowo meraih dukungan dengan cara yang dipakai Bongbong.
Beberapa pakar menilai kampanye Prabowo untuk menutupi dugaan pelanggaran HAM dia di masa lalu.
Menurut laporan The Guardian, Prabowo pernah menjadi komandan pasukan khusus, Kopassus, tetapi diberhentikan usai unit itu menculik dan menyiksa aktivis politik pada 1998.
Dari 22 aktivis yang diculik di tahun tersebut 13 orang masih hilang. Prabowo selalu membantah melakukan kesalahan dan tak pernah dituntut terkait tuduhan tersebut.
Prabowo juga dituduh terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan Timor Leste, termasuk pembantaian tahun 1983 di desa Kraras. Dia juga membantah tuduhan tersebut.
Indonesia menggelar pemilu termasuk memilih calon presiden dan calon wakilnya pada 14 Februari.
Menurut hitung cepat sejumlah survei Prabowo unggul dengan perolehan 58 persen suara dari 90 persen sampel suara yang masuk.
Sementara itu, berdasarkan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), Prabowo meraih 57 persen dari 72 persen suara yang masuk.
Namun meski terlihat unggul, Prabowo belum secara resmi mengantongi kemenangan dia sampai KPU mengumumkan hasil pemilu pada Maret mendatang.
(isa/bac)
