Jakarta, CNN Indonesia —
AS buka suara mengenai upaya penyatuan Tepi Barat dan Gaza tak lama setelah Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengundurkan diri pada Senin (26/2). Pengunduran diri itu juga telah diterima Presiden Palestina Mahmoud Abbas.
Matthew Miller selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan AS menyambut baik reformasi yang dilakukan “Otoritas Palestina” di tengah situasi kawasan yang dilanda perang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Antony Blinken juga disebut telah mendorong Otoritas Palestina “untuk mengambil langkah-langkah tersebut” selama perbincangan bersama Mahmoud Abbas.
“Kami pikir langkah-langkah tersebut positif. Kami pikir itu adalah langkah penting untuk mencapai penyatuan kembali Gaza dan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina,” kata Miller seperti diberitakan AFP pada Selasa (27/2).
Namun, dia menolak berkomentar langsung mengenai pengunduran diri Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh yang disebabkan “eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya” di Tepi Barat dan Yerusalem.
“Itu adalah masalah internal Palestina,” tutur Miller.
Sebelumnya, Shtayyeh telah menyerahkan surat pengunduran diri ke Presiden Mahmoud Abbas pada rapat kabinet Senin (26/2) di Ramallah. Abbas pun menerbitkan dekrit yang berisikan persetujuan tak lama setelah mendapatkan surat itu.
Shtayyeh tak lama setelah itu memaparkan “peperangan, genosida, hingga kelaparan di Jalur Gaza” dalam pengumuman pengunduran dirinya tersebut.
Ia mencatat ada upaya menjadikan “Otoritas Palestina sebagai administratif dan keamanan tanpa pengaruh politik.”
“Dan otoritas Palestina akan terus berjuang mewujudkan negara di tanah Palestina meskipun ada pendudukan (Israel),” ucap Shtayyeh seperti dikutip Al Jazeera.
Dalam kesempatan itu, Shtayyeh juga menuturkan ia memutuskan mundur demi memungkinkan konsensus luas di antara rakyat Palestina tercapai mengenai pengaturan politik pasca-agresi Israel berlangsung di Jalur Gaza.
Per 26 Februari, lebih dari 29.600 warga Gaza tewas imbas agresi brutal Israel sejak 7 Oktober lalu. Sebagian besar korban tewas merupakan anak-anak dan perempuan.
Alih-alih menghentikan operasi militernya, Israel malah berencana melancarkan invasi darat baru yang kini berfokus pada wilayah Rafah di selatan Gaza.
Tel Aviv bahkan berencana mengevakuasi “paksa” warga dari Rafah dan area peperangan lainnya di Gaza dengan alasan faktor keamanan.
(AFP/chri)
