Jakarta, CNN Indonesia —
Pengadilan internasional di Prancis pada hari ini (9/4) memutuskan kegagalan Swiss dalam menangani krisis iklim sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) di Strasbourg, Prancis menyampaikan keputusan tersebut dalam sebuah kasus yang diajukan oleh lebih dari 2.000 perempuan Swiss. Para perempuan yang mayoritas berusia 70-an melontarkan gugatannya terhadap pemerintah Swiss.
Para penggugat mengatakan gelombang panas yang dipicu oleh perubahan iklim telah merusak kesehatan dan kualitas hidup mereka, serta membuat mereka berisiko mengalami kematian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Atas kasus tersebut, pengadilan memutuskan pemerintah Swiss telah melanggar beberapa hak asasi manusia para perempuan tersebut karena masalah dalam undang-undang nasionalnya terkait upaya mengurangi emisi pemanasan bumi, serta kegagalan untuk memenuhi target iklim di masa lalu.
Pengadilan menyebut hal ini sebagai pelanggaran terhadap hak-hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang efektif dari dampak buruk yang serius dari perubahan iklim terhadap kehidupan, kesehatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup.
Dikutip dari CNN, ini menandai pertama kalinya pengadilan memutuskan litigasi iklim. Tergugat, yakni pemerintah Swiss tidak ada hak untuk mengajukan banding dan keputusan tersebut mengikat secara hukum.
Para ahli mengatakan keputusan pengadilan tersebut dapat mendukung kasus iklim berbasis HAM lainnya yang masih tertunda di pengadilan internasional dan dapat membuka pintu bagi berbagai tuntutan hukum serupa yang akan diluncurkan di masa depan.
“Keputusan hari ini terhadap Swiss menjadi preseden bersejarah yang berlaku untuk semua negara Eropa,” kata Gerry Liston, seorang pengacara di Global Legal Action Network.
“Ini berarti bahwa semua negara Eropa harus segera merevisi target mereka sehingga berbasis sains dan selaras dengan 1,5 derajat. Ini adalah kemenangan besar bagi semua generasi,” tambahnya.
(lom/asa)
