Jakarta, CNN Indonesia —
Uni Emirat Arab (UEA) mengecam Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena menyebut nama negara Teluk itu dalam proposalnya sebagai salah satu negara yang memerintah Jalur Gaza di bawah pendudukan Negeri Zionis tersebut.
Kecaman itu dilontarkan Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed pada Jumat (10/5). Menurut dia, Netanyahu tidak punya legitimasi mengatur dan mengambil tindakan seperti itu.
“UEA menolak untuk terlibat dalam rencana apa pun yang bertujuan untuk menutupi kehadiran Israel di Gaza,” kata Sheikh Abdullah bin Zayed, seperti dikutip Anadolu, Sabtu (11/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sheikh Abdullah menegaskan bahwa UEA sampai saat ini berkomitmen mendukung pemerintahan Palestina yang sejalan dengan aspirasi rakyat Palestina.
Netanyahu mengatakan pada Kamis (9/5) dalam sebuah wawancara bahwa diperlukan pemerintahan sipil di Gaza, mungkin dengan dukungan dari UEA dan negara lain.
Netanyahu mengatakan UEA, Arab Saudi, dan negara-negara lain mungkin bisa membantu pemerintah sipil yang menangani warga Gaza di wilayah tersebut setelah perang.
Tentara Israel pada Selasa (7/5) memulai invasi ke wilayah timur Rafah di mana tentara menyerbu dan menduduki tempat pengungsi Gaza berlindung, dan mengepung persimpangan Rafah dengan Mesir, sekaligus menutup satu-satunya pintu gerbang Palestina dengan dunia.
Anggota kabinet terkemuka pemerintahan Netanyahu menolak gagasan negara Palestina merdeka dan Netanyahu mengatakan Israel perlu mempertahankan kendali keamanan di Gaza setelah perang.
Rakyat Palestina berharap untuk mendirikan negara merdeka di Tepi Barat dan Gaza yang diduduki, sebuah cita-cita yang didukung UEA.
Israel telah menggempur Jalur Gaza sebagai pembalasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, yang menewaskan kurang dari 1.200 orang.
Hampir 34.950 warga Palestina telah terbunuh di Gaza, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 78.500 orang terluka, akibat agresi brutal Israel.
(wiw)
