Thursday, March 13, 2025
HomeNasionalPemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

Pemerintah dan DPR Bakal Rapat soal Revisi UU MK Pekan Depan

TEMPO.CO, Jakarta – Pemerintah dan DPR RI akan rapat membahas revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau UU MK pada pekan depan.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Sekmenko Polhukam, Teguh Pudji Rumekso, lewat aplikasi perpesanan kepada Tempo, Ahad, 12 Mei 2024.

“Rencana minggu depan akan ada pembahasan dengan DPR,” ujar Teguh.

Namun, dia enggan menjawab apakah rapat tersebut dilakukan dengan Komisi III DPR yang membidangi soal hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan. Teguh juga tak menjawab mengenai agenda pembahasan rapat secara rinci.

“Ditunggu aja,” ucap Teguh.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia alias PDIP, Johan Budi, tak menjawab secara gamblang mengenai wacana rapat bersama Kemenko Polhukam pada pekan depan.

“Saya engak bisa jawab,” kata Johan Budi saat dihubungi Tempo pada Ahad. “Aku harus masuk dulu baru tahu.”

Dia menjelaskan, DPR sedang menjalani masa reses. Artinya, para legislator melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung parlemen, untuk kunjungan kerja dan sebagainya.

BACA JUGA:   Arsul Sani Dipilih Jadi Hakim MK di Komisinya Sendiri, Refly Harun: Mau Lawannya Profesor Juga Tetap Dia yang Menang

Iklan

“Rencananya kami paripurna itu, informasi awal itu tanggal 14 Mei 2024,” tutur Johan Budi. “(Setelah masuk masa sidang) baru saya bisa tahu progresnya seperti apa.”

Sumber Tempo mengatakan bahwa Komisi III akan membahas revisi UU MK pada Senin besok, 13 Mei 2024. Sumber yang enggan disebutkan namanya ini mengatakan kemungkinan akan diadakan rapat pengambilan keputusan tingkat satu soal revisi undang-undang ini.

Dia mengungkapkan, hal yang krusial dari revisi ini adalah mengenai peralihan hakim Mahkamah Konstitusi. “DPR keukeuh yang sudah 5 tahun belum 10 tahun, harus dapat ‘perpanjangan’ pemberi mandat.”

Artinya, kata dia, hakim konstitusi Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih akan meminta izin presiden. Seperti diketahui, Saldi dan Enny disulkan dan dipilih oleh Presiden Joko Widodo.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Taufik Basari, membantah bahwa akan ada rapat untuk membahas revisi UU MK pada hari Senin. Dia mengungkapkan tidak ada informasi mengenai acara tersebut.

“Lagipula masih reses, mana bisa,” kata Tobas, sapaannya, saat dikonfirmasi Tempo pada Sabtu, 11 Mei 2023.

BACA JUGA:   Single Baru Super Junior, Karya Terbaru Setelah 2 Tahun

Pilihan Editor: Jadwal Seleksi Mandiri di 10 PTN Terbaik Indonesia



Source link

BERITA TERKAIT

BERITA POPULER