Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) mengumumkan pengangkatan Daniel Armanto menjadi Direktur Teknologi Sistem Informasi perseroan.
Hal tersebut disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank Neo Commerce pada Selasa (27/5/2025) lalu.
“Guna perkembangan bisnis ke depannya, dan dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi yang dinamis, diperlukan adanya direktur yang membawahi teknologi sistem informasi. Pemegang saham memutuskan untuk melakukan perubahan susunan pengurus perseroan dengan mengangkat Daniel Armanto sebagai Direktur Teknologi Sistem Informasi,” kata manajemen BBYB dalam keterangan resmi, Selasa (3/6/2025).
Lebih lanjut, manajemen Bank Neo Commerce menyatakan bahwa jabatan baru Daniel akan berlaku efektif sejak memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut manajemen, penambahan personel tersebut diharapkan dapat memperkuat kelangsungan bisnis dan teknologi Bank Neo Commerce ke depan.
Selain itu, pemegang saham BBYB juga menyetujui usulan perubahan atas rencana penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas V (PUT V) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan penawaran umum terbatas VI (PUT VI) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau rights issue.
Perubahan ini diselaraskan dengan rencana bisnis Bank Neo Commerce yang berfokus terhadap peningkatan bisnis, khususnya dalam penyaluran kredit.
RUPST juga menyetujui laporan kinerja Bank Neo Commerce tahun buku 2024 yang menorehkan laba bersih Rp19,88 miliar, berbalik dari posisi rugi pada tahun sebelumnya. Seluruhnya digunakan sebagai laba ditahan.
Berikut susunan Direksi dan Dewan Komisaris Bank Neo Commerce (BBYB) berdasarkan hasil RUPST 2025:
Direksi
- Direktur Utama: Eri Budiono
- Direktur Kepatuhan: Ricko Irwanto
- Direktur Bisnis: Aditya Wahyu Windarwo
- Direktur Teknologi Sistem Informasi: Daniel Armanto*
Dewan Komisaris
- Komisaris Utama/Independen: Inkawan D. Jusi
- Komisaris Non-Independen: Kreisna Dewantara Gozali
- Komisaris Independen: Pramoda Dei Sudarmo
*berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan
