PEMBANGUNAN dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berlokasi di RT 01/RW 10, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, untuk sementara dihentikan. Keputusan ini diambil setelah muncul penolakan dari warga sekitar.
Penolakan tersebut dipicu oleh sejumlah alasan, di antaranya tidak adanya sosialisasi dari pihak mitra program makan bergizi gratis atau MBG, belum lengkapnya perizinan, serta kekhawatiran warga terhadap potensi munculnya bau limbah di kemudian hari.
Perwakilan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan SPPG Kota Solo, Winarno, membenarkan adanya penolakan tersebut. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Solo telah memfasilitasi mediasi antara warga dan mitra MBG sebanyak tiga kali.
“Sudah kami mediasi tiga kali. Kami hanya bisa memediasi, tidak bisa mengambil keputusan,” ujar Winarno kepada wartawan, Rabu, 15 Oktober 2025.
Winarno menyebut akar masalah berasal dari kurangnya komunikasi dari pihak mitra MBG dengan masyarakat setempat sejak awal. Satgas, lanjutnya, telah meninjau langsung lokasi pembangunan dapur tersebut dan menyarankan agar pembangunannya dihentikan sementara.
“Kami meminta mitra MBG untuk segera menjalin komunikasi dengan warga agar bisa ditemukan solusi terbaik. Kami juga mengimbau yayasan pengelola dapur untuk melengkapi seluruh persyaratan, termasuk izin bangunan dan sanitasi,”kata dia.
Wali Kota Solo, Respati Ardi, turut menanggapi persoalan ini. Ia menegaskan pentingnya komunikasi antara mitra MBG dan warga sebelum mendirikan dapur SPPG. Ia juga mengingatkan agar setiap persyaratan administratif dan teknis dipenuhi, termasuk Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
“Ke depan, kalau mau bangun SPPG, komunikasikan dulu dengan lingkungan sekitar. Tinggal bagaimana respons masyarakat. Ini juga menjadi pengingat bagi pengelola SPPG lain untuk selalu berkoordinasi dengan DPMPTSP, mengikuti aturan, dan menjalin komunikasi yang baik dengan warga,” ujar Respati.
Sementara itu, Ketua RT 01, Suyatmo, menegaskan bahwa penolakan dari warganya bukan karena menolak program pemerintah, melainkan karena lokasi yang dinilai tidak tepat dan proses pembangunan yang dinilai tertutup.
“Sejak awal titik lokasi sudah salah. Tidak ada koordinasi dengan RT, RW, bahkan kelurahan. Lokasi ini kawasan hunian, bukan kawasan industri,” ujar Suyatmo melalui sambungan telepon.
Menurut dia, proses pembangunan berlangsung tanpa pemberitahuan. Warga baru mengetahui proyek ini setelah material bangunan tiba di lokasi pada 10 September, sedangkan surat pemberitahuan baru diterima dua hari sebelumnya.
“Tidak ada sosialisasi, belum ada perizinan dari warga, RT, RW, maupun kelurahan. Itu yang kami sesalkan,” kata dia.
Suyatmo juga menyampaikan kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan dari operasional dapur, terutama terkait limbah, kebisingan, dan gangguan kenyamanan, mengingat wilayah tersebut padat penduduk.
“Kalau dapur ini beroperasi 24 jam, tentu akan mengganggu aktivitas warga. Apalagi teknisinya sendiri tidak bisa menjamin bagaimana limbah dan kebisingan akan ditangani,” ungkapnya.
Warga pun meminta pembangunan dihentikan sampai seluruh perizinan dan dokumen lingkungan, seperti Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dan SLHS, dilengkapi.
“Semua kegiatan sudah kami minta dihentikan. Kami tunggu kelengkapan dokumen dari mitra MBG,” tambahnya.
Suyatmo menuturkan bahwa warga tidak menolak program pemerintah, namun berharap dapur SPPG dapat dipindahkan ke lokasi yang lebih sesuai dengan peruntukan tata ruang.
“Banyak lahan lain yang lebih cocok, seperti di Jalan Kahuripan atau Jalan Pengkol yang tidak padat hunian. Kenapa harus di wilayah kami yang sudah sesak penduduk?” katanya.
Dengan jumlah 118 kepala keluarga di lingkungan RT 01, keresahan warga kian meningkat. Aktivitas pembangunan yang sempat berlangsung tanpa papan informasi proyek dan tanpa pelibatan warga dinilai mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pengelola proyek.
