BATAMUPDATE.COM, BATAM – Polemik soal pengembangan Pulau Rempang masih menjadi perbincangan hangat masyarakat Kota Batam.
Bukan tanpa alasan, program strategis nasional milik pemerintah pusat tersebut menuai kontra dari masyarakat kampung tua yang ada di sana.
Merespons ini, para pejabat di Kepri menemui Menteri Koordinator perekonomian untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi di lapangan.
Sempat ada pertanyaan kemana Gubernur Kepri setelah ada persoalan itu, namun dalam beberapa hari ini Gubernur Kepri dan juga Kepala BP Batam menghadap ke Menko Perekonomian di Jakarta untuk menyampaikan persoalan ini.
Sejumlah warga sempat mempertanyakan kemana Gubernur Kepri. “Kemana gubernur ketika rakyat membutuhkan kehadiran dan solusinya? Gubernur Kepri sebagai wakil pemerintah pusat di daerah? tentu sangat perlu memberikan pernyataan kata Tokoh Masyarakat sekaligus pengamat sosial Andi pada , Kamis (24/8/2023) lalu.
Menurut dia, Gubernur Kepri sebagai kepala daerah jadi leading sektor pengamanan proyek strategis nasional. Sebagai pemimpin daerah, Andi mengapresiasi sikap Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, yang berani untuk bertatap muka dengan perwakilan masyarakat Rempang.
Terkait persoalan ini, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad bersama bersama Kepala BP Batam Muhammad Rudi dan sejmlah pejabat Kepri menemui Menko Perekonomian di Jakarta. Persoalan ini telah dibawa ke pusat dan menunggu Menko Perekonomian menyampaikan ke Presiden untuk dibahas.
Sebagai informasi sejumlah tawaran sudah disampaikan BP Batam kepada warga baik pembanguna rumah tipe 45 per keluarga dan gratis uang wajib tahunan (UWT) selama 30 tahun. Namun hal ini belum ada titik terang karena warga menolak dilakukan relokasi termasuk kampung tua yang ada di Rempang. (Red)
