Stagnan di Skor 34, Indeks Persepsi Korupsi RI Turun ke Ranking 115
Jakarta, CNN Indonesia —
Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023 berada di skor 34 atau sama dengan tahun sebelumnya.
Indonesia menempati peringkat 115 dari 180 negara yang dilibatkan dalam survei tersebut. Skor IPK Indonesia stagnan, namun rankingnya turun lima posisi dari tahun sebelumnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Skor CPI [Corruption Perceptions Index] 2023 kita adalah 34. Artinya kita berada di kondisi yang stagnan secara skor. Rankingnya merosot 5 poin dari yang tadinya 110 menjadi 115,” ujar Deputi Sekretaris Jenderal TII Wawan Suyatmiko dalam konferensi pers di Hotel JW Marriot, Jakarta, Selasa (30/1).
Organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik itu memang rutin mengeluarkan skor IPK setiap tahunnya. Skor berdasarkan indikator 0 (sangat korup) hingga 100 yang berarti (sangat bersih).
BACA JUGA: Tersangka Mutilasi Koper Merah di Ngawi Pakai Pisau Buah
-->
Di level ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dengan IPK 83 (stagnan), Malaysia 50 (naik 3 poin), Timor Leste 43 (naik 1 poin), Vietnam 41 (turun 1 poin), dan Thailand 35 (turun 1 poin).
“Di ASEAN juga terjadi dinamika. Singapura stagnan, tapi stagnan mereka 83,” kata Wawan.
“Timor Leste empat indikator, kita delapan indikator. Jadi, agak tidak fair kalau kita membandingkan CPI-nya,” imbuhnya.
Secara global, Denmark dengan IPK 90 berada di puncak. Diikuti oleh Finlandia dengan skor 87, Selandia Baru dengan skor IPK 85, Norwegia dengan skor 84, dan Singapura dengan skor 83.
Menurut Wawan, institusi demokrasi yang kuat dan penghormatan besar terhadap hak asasi manusia juga menjadikan negara-negara dimaksud menjadi negara paling damai menurut Global Peace Index.
Sementara itu, Somalia (11), Venezuela (13), Suriah (13), Sudan Selatan (13), dan Yaman (16) berada di posisi bawah IPK. Negara-negara tersebut terkena dampak krisis yang berkepanjangan, sebagian besar adalah konflik bersenjata.
Wawan menuturkan terdapat delapan indikator penyusunan IPK untuk Indonesia.
Empat sumber data mengalami stagnasi yakni Global Insight Country Risk Ratings (47), World Justice Project – Rule of Law Index (24), PERC Asia Risk Guide (29), dan Economist Intelligence Unit Country Ratings (37).
Tiga sumber data mengalami kenaikan yakni Bertelsmann Foundation Transform Index (dari 33 menjadi 37), IMD World Competitiveness Yearbook (dari 39 menjadi 40), dan Varieties of Democracy Project (dari 24 menjadi 25).
Sementara satu sumber data yang turun yaitu PRS International Country Risk Guide (dari 35 menjadi 32).
“Stagnasi skor CPI tahun 2023 memperlihatkan respons terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan,” ucap Wawan.
Sekretaris Jenderal TII Danang Widoyoko menambahkan dalam lima tahun terakhir IPK Indonesia terpotret mengalami kecenderungan turun. Pada tahun 2019 dengan skor 40, kemudian terjun bebas menjadi 34 pada tahun 2022 dan 2023.
“Demokrasi Indonesia sedang berjalan mundur secara cepat. Langkah mundur itu serentak dengan rendahnya pemberantasan korupsi dan perlindungan HAM di Tanah Air. Padahal, tanpa penegakan korupsi yang mumpuni, perlindungan HAM sejati tidak akan diraih,” ungkap Danang.
(ryn/fra)
[Gambas:Video CNN]
