Jakarta, CNN Indonesia —
Ibu negara Korea Selatan sekaligus istri Presiden Yoon Suk Yeol, Kim Keon Hee, disebut meminta agar ketua partai berkuasa People Power Party (PPP), Han Dong Hoon dilengserkan.
Wakil sekretaris jenderal perencanaan strategis PPP, Shin Ji Ho, mengatakan Kim menyampaikan perintah itu YouTuber pro-Yoon, Park, untuk menyingkirkan Han.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Beredar rumor bahwa pada 9 Desember, ibu negara meminta YouTuber pro-Yoon dan mengatakan, ‘Han Dong Hoon harus ditangani’,” kata Shin saat wawancara dengan Channel A yang dikutip Korea Times, Kamis (12/12).
Perintah itu diduga muncul usai Han dan Perdana Menteri Han Duck Soo sepakat bekerja sama mengurus negara usai deklarasi darurat militer Yoon pada 3 Desember.
Sejak deklarasi darurat militer yang diterapkan sang suami secara sepihak, Kim belum terlihat di depan umum atau memberi pernyataan resmi terkait situasi di negara tersebut.
Di kesempatan itu, Shin juga mengatakan anggota Dewan Tinggi PPP Kim Min Jeon bertukar pesan dengan YouTuber itu terkait tindakan disiplin bagi pemimpin partai.
Menanggapi upaya kudeta itu, Shin marah karena kubu Yoon di PPP justru ingin menguasai partai.
Dia menyebut orang-orang pro Yoon ingin melemahkan Han.
“Saat seluruh bangsa terkejut dan marah atas penetapan darurat militer yang tak konstitusional dan melanggar hukum, mereka fokus menyingkirkan Han Dong Hoon dan mengambil alih kendali partai,” ungkap dia.
Yoon, lanjut Shin, membenarkan darurat militer sebagai cara membasmi kekuatan anti-negara.
“Dan karena memerintahkan penangkapan Han Dong-hoon, jelas ia memandang Han sebagai kekuatan semacam itu,” kata dia.
Lebih lanjut, Shin mengatakan kubu Yoon bermaksud membubarkan kepemimpinan partai dengan menekan empat anggota Dewan Tertinggi di bawah Han untuk mundur.
“Namun, kami tak semudah itu dikalahkan,” ungkap dia.
Shin juga mengatakan tak akan keluar jika pada akhirnya partai berganti kepemimpinan.
Korea Selatan mengalami peristiwa politik paling dramatis usai Yoon mengumumkan darurat militer pada 3 Desember.
Namun, status ini hanya bertahan enam jam karena parlemen mengeluarkan resolusi penolakan terhadap darurat militer.
Meski berakhir, kemarahan publik Korsel tak sirna dan meminta Yoon mundur. Oposisi di parlemen juga mengajukan mosi pemakzulan kedua setelah sebelumnya gagal melengserkan presiden.
(isa/rds)
