Friday, April 19, 2024
HomeNasionalPutusan DKPP soal Ketua KPU Langgar Etik, Cak Imin: Jadi Catatan Hitam

Putusan DKPP soal Ketua KPU Langgar Etik, Cak Imin: Jadi Catatan Hitam

TEMPO.CO, Jakarta

Putusan DKPP Soal KPU RI Langgar Etik, Muhaimin: Jadi Catatan Hitam 

TEMPO.CO, Solo – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar memberikan tanggapan terkait putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melanggar etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Gus Imin, sapaan akrabnya, menilai itu menjadi catatan hitam dalam Pemilu 2024. 

“Ya, pelanggaran kode etik yang diputuskan DKPP menjadi catatan hitam proses politik nasional kita. Hari ini ada dua catatan hitam, satu MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) dan dua DKPP,” ujar Gus Imin saat ditemui awak media seusai bersilaturahmi dengan jajaran pengasuh Pondok Pesantren Darul Karomah di Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 5 Februari 2024.

Gus Imin menyatakan catatan hitam itu semestinya menjadi keprihatinan nasional. Pihaknya pun berharap ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat bangsa Indonesia percaya diri dan bangga untuk mengedepankan etika. 

“Dan karena itu menjadi cacat, kalau tidak berdasarkan etika, keputusan DKPP ini harus ditindaklanjuti pemilu ini bisa dilanjutkan atau tidak,” ucapnya menambahkan. 

BACA JUGA:   Buktikan Diri Berhasil Comeback di Debat, Cak Imin Tagih Janji Dibuatkan Videotron

Meski memutuskan KPU melanggar etik, Ketua DKPP Heddy Lugito menyatakan putusan itu tidak berpengaruh terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres) dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menanggapi pernyataan itu, Gus Imin menilai dalam hal ini yang penting adalah sisi etika dan bukan persoalan legalitasnya. 

“Bagi saya etika itu menjadi penting dan harus terus dijunjung tinggi. Tidak hanya politik, tapi hal lain seperti lingkungan hidup, pembangunan, prinsip-prinsip pembangunan nasional, itu pijakannya etika,” tegas dia. 

Saat ditanya apakah putusan DKPP tersebut tergolong terlambat mengingat proses Pemilu 2024 sudah berjalan, Gus Imin menepisnya. “Kalau membahas etika, yang membahas mestinya juga ngerti etika kan?” ucap dia. 

SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Solo – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar memberikan tanggapan terkait putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melanggar etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Cak Imin, sapaan akrabnya, menilai itu menjadi catatan hitam dalam Pemilu 2024. 

Iklan

“Ya, pelanggaran kode etik yang diputuskan DKPP menjadi catatan hitam proses politik nasional kita. Hari ini ada dua catatan hitam, satu MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) dan dua DKPP,” ujar Cak Imin saat ditemui awak media seusai bersilaturahmi dengan jajaran pengasuh Pondok Pesantren Darul Karomah di Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 5 Februari 2024.

BACA JUGA:   Jokowi Kutuk PM Israel yang Tolak Solusi Dua Negara Bagi Palestina

Cak Imin menyatakan catatan hitam itu semestinya menjadi keprihatinan nasional. Pihaknya pun berharap ada langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat bangsa Indonesia percaya diri dan bangga untuk mengedepankan etika.

“Dan karena itu menjadi cacat, kalau tidak berdasarkan etika, keputusan DKPP ini harus ditindaklanjuti pemilu ini bisa dilanjutkan atau tidak,” kata Cak Imin. 

Meski memutuskan KPU melanggar etik, Ketua DKPP Heddy Lugito menyatakan putusan itu tidak berpengaruh terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menanggapi pernyataan itu, Gus Imin menilai dalam hal ini yang penting adalah sisi etika dan bukan persoalan legalitasnya. 

“Bagi saya etika itu menjadi penting dan harus terus dijunjung tinggi. Tidak hanya politik, tapi hal lain seperti lingkungan hidup, pembangunan, prinsip-prinsip pembangunan nasional, itu pijakannya etika,” kata Cak Imin.

Saat ditanya apakah putusan DKPP tersebut tergolong terlambat mengingat proses Pemilu 2024 sudah berjalan, Cak Imin menepisnya. “Kalau membahas etika, yang membahas mestinya juga ngerti etika kan?”, ujarnya.

BACA JUGA:   Saham Pilihan di Asean Maret, JP Morgan Jagokan 4 Emiten RI

Dalam putusan itu, disebutkan Ketua KPU Hasyim Asyari dan enam komisioner lainnya melanggar kode etik dan mendapat sanksi teguran keras karena menerima pendaftaran bakal calon Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Ketua KPU juga terbukti tak mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang profesional dalam melakukan komunikasi dan koordinasi kelembagaan.

“Teradu I selaku Ketua KPU dituntut bersikap tegas sesuai tugas, kewenangan, serta kewajiban, tidak ambigu dan memberi kepastian hukum dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi a quo,” seperti tertulis dalam salinan putusan DKPP tentang pelanggaran etik itu pada Senin, 5 Februari 2024.

Keenam anggota KPU yang diputuskan melanggar kode etik adalah Betty Epsilon Idroos, Mochammad Affifudin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Pilihan Editor: Kritik Presiden Jokowi, Puluhan Guru Besar UMS Serukan Maklumat Kebangsaan dengan 8 Tuntutan



Source link

BERITA TERKAIT

BERITA POPULER