Bisnis.com, PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menegaskan memasang target untuk menjadi daerah penggerak pertumbuhan ekonomi kawasan barat Indonesia.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, Pemprov telah menyiapkan empat prioritas pembangunan untuk mempercepat pemulihan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menuju target 2029. “Empat prioritas tersebut meliputi pemulihan, konektivitas, produktivitas, dan pemerataan pembangunan,” katanya, dalam keterangan resmi, Minggu (13/9/2026).
Dia menyampaikan strategi tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi Sumbar saat ini sekaligus potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk memperkuat kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Mahyeldi menyebutkan perekonomian Sumbar pada triwulan II/2026 tumbuh 4,54% secara tahunan. Kinerja ekspor juga menunjukkan tren positif, dengan nilai ekspor Januari–Juli 2026 mencapai US$1,94 miliar atau meningkat 21,28%.
“Di sisi lain, tingkat kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 5,27% dari 5,31% pada September 2025,” jelasnya.
Mahyeldi mengakui bahwa pemulihan pascabencana masih menjadi tantangan. Makanya, sejumlah daerah dan layanan publik harus memulai 2026 dengan kebutuhan pemulihan infrastruktur dan aset, sehingga ruang fiskal daerah harus dibagi antara pemulihan dan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dia mengatakan di sektor ekspor, Sumbar juga perlu memperkuat diversifikasi karena sekitar 85,78% ekspor masih didominasi komoditas minyak nabati. Oleh karena itu, pembangunan ke depan harus diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus membuka sumber-sumber pertumbuhan baru.
Dia menjelaskan, prioritas pertama adalah pemulihan, terutama pemulihan infrastruktur layanan dasar dan mitigasi bencana di 13 kabupaten dan kota sesuai Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Prioritas kedua adalah konektivitas, melalui percepatan penanganan Sitinjau Lauik, penguatan koridor Riau–Sumbar–Jambi, preservasi jalan, serta kepastian tahapan pembangunan tol.
Prioritas ketiga adalah produktivitas, dengan pengembangan kawasan Padang–Pariaman, Bungus, dan sentra pangan melalui penguatan rantai dingin, fasilitas utilitas, serta rehabilitasi irigasi. Sedangkan prioritas keempat adalah pemerataan, terutama melalui pembangunan Trans-Mentawai, penguatan angkutan antarpulau, penyediaan air minum, dan penguatan RSUD.
Menurutnya penguatan empat sektor tersebut sekaligus diarahkan untuk menjadikan Sumbar sebagai gerbang barat Indonesia, yang menghubungkan potensi pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, dan pariwisata dengan pasar nasional maupun global melalui Samudra Hindia, Pelabuhan Teluk Bayur, dan Bandara Internasional Minangkabau.
“Target kami bukan hanya memulihkan kondisi yang ada, tetapi meningkatkan kapasitas ekonomi Sumatra Barat agar mampu tumbuh lebih tinggi dan memberikan kontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi kami pun menargetkan pada 2029 pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 7,3%, PDRB per kapita Rp90,2 juta, serta tingkat kemiskinan berada pada kisaran 2,40% – 3,40%,” tuturnya.
Mahyeldi menyatakan target itu juga telah disampaikan dalam forum DPD RI yang digelar di Batam, Kepulauan Riau, belum lama ini. Oleh karena itu dia berharap adanya dukungan konkret DPD RI dan pemerintah pusat melalui tiga agenda bersama, yakni penetapan satu daftar prioritas pembangunan, kepastian tahapan dan skema pembiayaan melalui APBN, APBD, KPBU maupun investasi, serta pengawalan bersama terhadap kesenjangan pendanaan dan kesiapan proyek.
Gubernur melihat dengan adanya sinergi pusat dan daerah yang lebih kuat, Pemprov Sumbar berharap berbagai program prioritas ini tidak hanya menjadi perencanaan, tetapi dapat segera diwujudkan dan memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta kesejahteraan masyarakat.
